TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023. Hingga akhir periode penghitungan 26 Juni 2024, rupiah mencapai 16.379 per dolar Amerika Serikat (dolar AS).
“Ini mengalami deviasi yang cukup besar dari asumsi APBN yang hanya Rp 15 ribu per dolar AS,” ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.
Tekanan pada mata uang Indonesia dikhawatirkan dapat berpengaruh pada pembengkakan subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak atau BBM.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan pemerintah terus memantau kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP) dan pergerakan kurs rupiah. ICP saat ini belum berpengaruh. “Tapi memang dari sisi kurs kita mulai mendapatkan tekanan untuk subsidi BBM ini,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengatakan sejauh ini konsumsi BBM masih bisa dikendalikan. Secara keseluruhan, subsidi terpantau dalam rentang anggaran yang sudah disiapkan dalam APBN.
Isa mengatkan dari Januari hingga akhir Mei atau year to date (ytd), Kementerian Keuangan mencatat belanja susidi energi sudah Rp 56,9 triliun. Terdiri dari subsidi BBM Rp 6,5 triliun, LPG 3 kilogram Rp 26,8 triliun dan listrik Rp 23,5 triliun. Seluruh tagihan tersebut sudah dibayar kepada PLN dan Pertamina.
Selain itu, ada pula biaya selisih harga jual atau kompensasi yang diberikan tiap tiga bulan sekali. Saat ini ada tagihan yang masuk ke pemerintah untuk kompensasi energi sebesar Rp 53,8 triliun. Tapi ini masih perlu diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. “Diperkirakan beberapa minggu ke depan bisa kami selesaikan,” ujarnya.
Isa mengatakan subsidi dan kompensasi pada 2023 sudah lunas dibayar pemerintah, dengan total Rp 201 triliun untuk Pertamina dan PLN. Meski rupiah sedang menekan, Isa memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan dengan Kementerian ESDM mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pilihan Editor: BASF Batal Investasi US$ 2,6 Miliar, Menteri Bahlil: Bukan Dicabut tapi Ditunda
