Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dampak PDN Down, Penumpukan Penumpang dan Penambahan Personil Polisi di Bandara Soekarno-Hatta

image-gnews
Server imigrasi mengalami gangguan termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 20 Juni 2024. Foto Istimewa
Server imigrasi mengalami gangguan termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 20 Juni 2024. Foto Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan secara manual sejak Kamis pagi karena adanya gangguan Sistem Pusat Data Nasional Kominfo.

"Sistem dari pusat ada gangguan, layanan Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta dilakukan secara manual sejak pukul 4.00 tadi pagi," ujar Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta, Bismo saat dihubungi Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait terjadi gangguan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN).

"Kami ini pelanggannya, berdampak di seluruh Imigrasi, paling berat ya Soekarno-Hatta saat ini sistem manual, ini sangat mengganggu, layanan keimigrasian," kata Silmy Karim kepada Tempo Kamis 20 Juni 2024.

Silmy menyebut gangguan tidak hanya pada layanan keimigrasian, tapi juga kepada layanan seluruh instansi pemerintah. Ada 80 pelanggan salah satunya Imigrasi. Gangguan pada Pusat Data Nasional ini kata dia berimbas kepada data imigrasi nasional sebagai pelanggan. 

Silmy juga membantah isu server Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta kena bajak, "ngawur itu, yang pasti karena ada gangguan PDN," katanya. Silmy pun menyampaikan bahwa gangguan nasional itu telah dibenarkan Menkominfo.

Hingga Jumat pagi, 21 Juni 2024, gangguan PDN Kominfo belum juga pulih. Karena sistem masih gangguan, layanan perlintasan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta masih dilakukan secara manual.

"Belum pulih, layanan masih manual," ujar Bismo kepada Tempo, Jumat pagi, 21 Juni 2024. 

Berdasarkan salinan surat pemberitahuan gangguan layanan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  Kementerian Komunikasi dan Informasi, menyebutkan gangguan teknis terjadi pada layanan PDN 2 Kominfo pada 20 Juni 2024, pukul 04.15 WIB. Gangguan itu menyebabkan gangguan layanan pada aplikasi pengguna PDN 2 sehingga tidak dapat diakses.

Penumpang menumpuk lantaran imigrasi manual

Adapun, selain harus adanya pengalihan layanan imigrasi secara manual, gangguan PDN juga berdampak pada penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Pada Kamis, 20 Juni 2024, calon penumpang penerbangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menumpuk di sejumlah check in counter pada pemeriksaan imigrasi. 

Diketahui, kondisi penumpukan penumpang terjadi di area keberangkatan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang viral melalui salah satu media sosial (medsos) X.

Para penumpang mengantri panjang untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian di sejumlah check in counter yang ada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melalui akun @jesswjk menuliskan terjadi penumpukan penumpang dikarenakan terkendala sistem pemeriksaan di autogate terminal penerbangan tersebut

"Keren nih Soekarno Hatta, antre Imigrasi tumpah-tumpah gak ada yang ngatur. Autogate mati semua," tulisnya.

Terjadi penambahan personil Polres Bandara Soekarno-Hatta

Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Besar Roberto GM Pasaribu menyatakan timnya melakukan backup terhadap petugas Imigrasi dan Avsec sebagai tupoksi Polresta Bandara Soekarno-Hatta. "Sejak kemarin siang (Kamis) ada penambahan anggota," kata Roberto dihubungi Tempo Jumat 21 Juni 2024.

Roberto memastikan sebanyak 30 anggota Polres Bandara disebar di Terminal 2 dan 3 area untuk kedatangan dan keberangkatan luar negeri selama 24 jam. Roberto menyatakan  untuk pemeriksaan administrasi berupa paspor pada saat kedatangan dari luar negeri dan pada saat keberangkatan dari dalam negeri merupakan tupoksi Imigrasi.

Kakanim imigrasi kelas 1 Khusus Bandara Soetta sebelumnya berkoordinasi dengan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta untuk bantuan deteksi dan bantuan penjagaan dengan petugas berseragam. Polresta melakukan backup terhadap petugas Imigrasi dan juga petugas Avsec sebagai tupoksi Polresta Bandara Soetta.

Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

Polri bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengatasi gangguan pada server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Koordinasi ini diupayakan dalam bentuk assessment untuk menemukan dan mendalami penyebab gangguan.

“Kami kerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam assessment, research,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan pada Sabtu, 22 Juni 2024.

Listyo menegaskan, Polri akan memproses apabila ditemukan tindak pidana dalam peristiwa yang terjadi pada Kamis, 20 Juni 2024 itu. “Ini sudah biasa kita melaksanakan joint dengan temen temen yang membidangi siber,” kata Listyo Sigit.

MICHELLE GABRIELA  | JONIANSYAH | AYU CIPTA I  INTAN SETIAWANTY

Pilihan Editor: Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menkopolhukam Sebut 86 Layanan dalam PDNS Sudah Pulih, termasuk Portal Beasiswa Kemendikbud

51 menit lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menkopolhukam Sebut 86 Layanan dalam PDNS Sudah Pulih, termasuk Portal Beasiswa Kemendikbud

Menkopolhuka Hadi Tjahjanto menyampaikan pemulihan layanan pada PDNS 2 telah bertambah menjadi 86 layanan.


Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

16 jam lalu

Koalisi masyarakat sipil berencana menggugat pemerintah ke PTUN karena karena pemerintah dinilai abai melindungi data publik setelah pusat data nasional diretas. .
Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan tiga strategi pemulihan layanan pusat data nasional setelah peretasan.


Pakar Pertanyakan Keamanan Data Masyarakat Pascaperetasan Pusat Data Nasional

21 jam lalu

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pakar Pertanyakan Keamanan Data Masyarakat Pascaperetasan Pusat Data Nasional

Pakar mempertanyakan keamanan data masyarakat pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara.


Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

1 hari lalu

Apa Kata Tempo: Hoegeng dan Integritas Tanpa Batas
Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

Kapolri Listyo Sigit menggagas Hoegeng Awards pertama kali pada 2022. Apa hubungannya dengan humor Gus Dur?


Ketua DPRD Rembang Supadi Ditahan Otoritas Arab Saudi, Berikut Sanksi Pelanggaran Imigrasi Visa Haji

1 hari lalu

Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi.  Instagram DPRD Rembang)
Ketua DPRD Rembang Supadi Ditahan Otoritas Arab Saudi, Berikut Sanksi Pelanggaran Imigrasi Visa Haji

Ketua DPRD Rembang Supadi tengah ditahan otoritas Arab Saudi lantaran melanggar aturan imigrasi. Apa sanksi imigrasi visa haji?


Kapolda Sumbar, Kapolda Jabar, dan Kapolda Sumut dalam Sorotan, Ini Kasus-kasus di Wilayahnya

1 hari lalu

Orangtua Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Kapolda Sumbar, Kapolda Jabar, dan Kapolda Sumut dalam Sorotan, Ini Kasus-kasus di Wilayahnya

Sejumlah Kapolda disorot kinerjanya yaitu Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus, dan Kapolda Sumut.


Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

1 hari lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

Regulator Imigrasi masih menunggu pemulihan PDNS. Layanan imigrasi masih ditempatkan di cloud Amazon Web Service


Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

2 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik daring.


Puan Maharani Singgung Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Sidang Paripurna

2 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kelima kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kelima kanan) dan Rachmat Gobel (keempat kiri) berfoto bersama dengan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terpilih dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Rapat Paripurna tersebut menyetujui 7 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan periode 2024-2029 dan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Singgung Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Sidang Paripurna

Puan Maharani menyoroti berbagai fenomena memviralkan berbagai masalah karena aparat penegak hukum tidak responsif.


PN Bandung Menangkan Pegi Setiawan, Pakar Hukum Unand: Bisa Ajukan Tuntutan Ganti Rugi Materil dan Imateril

3 hari lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
PN Bandung Menangkan Pegi Setiawan, Pakar Hukum Unand: Bisa Ajukan Tuntutan Ganti Rugi Materil dan Imateril

Hakim PN Bandung Eman Sulaeman bebaskan Pegi Setiawan. Pakar Hukum Unand sebut salah tangkap itu sebagai bentuk pelanggaran HAM bisa ajukan ganti rugi