Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah Daftar Bank Penyalur Program Pembiayaan Perumahan Tapera

Editor

Nurhadi

image-gnews
Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah disebut telah sepakat tidak akan menunda kewajiban bagi para pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), meskipun kebijakan menuai kritik.

Agar program ini menjangkau seluruh masyarakat, pemerintah telah menggandeng stakeholder terkait, termasuk bank-bank yang akan digunakan untuk menyalurkan dana ini. 

Dilansir dari laman resmi BP Tapera, ada 40 bank yang telah menandatangani untuk bekerja sama, yang terdiri dari 7 bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Berikut daftar lengkapnya. 

Bank Nasional: 

1) BTN

2) BTN Syariah

3) BNI 

4) Mandiri

5) BRI 

6) BSI 

7) Bank Mega Syariah.

BPD: 

1) BJB

2) Sulawesi Selatan

3) Sumsel Babel

4) Jambi, 

5) BJB Syariah

6) Sulawesi Selatan Syariah

7) Riau Syariah

8) Sumsel Babel Syariah

9) Kalimantan Barat,

10) Nagari

11) Kalimantan Selatan Syariah

12) DKI, 

13) Jatim Syariah, 

14) NTB Syariah, 1

15) Sumut Syariah, 

16) Kalimantan Timur, 

17) Kalsel, 

18) Kalimantan Tengah, 

19) Sumut, 

20) Jambi Syariah, 

21) Aceh Syariah, 

22) NTT, 

23) Nagari Syariah, 

24) Jawa Timur, 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

25) Kalimantan Barat Syariah, 

26) Kaltimtara Syariah, 

27) DKI Syariah, 

28) Jawa Tengah, 

29) Yogya, 

30) Sulawesi Tengah, 

31) Papua, 

32) Jateng Syariah 

33) Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara BP Tapera dengan Bank Penyalur untuk pembiayaan Tapera. BP Tapera menggandeng 22 bank penyalur.

Bank Penyalur:

1) BTN, 

2) BTN Syariah, 

3) BRI, 

4) BJB, 

5) BSI, 

6) BNI, 

7) Mandiri, 

8) BPD Sumatra Utara, 

9) BPD Sumatra Utara Syariah, 

10) BPD Sumatra Barat, 

11) BPD Sumatra Barat Syariah, 

12) BPD Kaltimtara, 

13) Bank Sumsel Babel, 

14) Bank Sumsel Babel Syariah, 

15) Bank Kalsel, 

16) Bank Kalsel Syariah, 

17) Bank Kalbar Syariah, 

18) Bank Jambi, 

19) Bank Jambi Syariah, 

20) Bank Papua, 

21) Bank Sulselbar 

22) Bank NTT.

RACHEL FARAHDIBA REGAR| RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Ini Sanksi bagi Pekerja yang Menolak Gajinya Dipotong untuk Tapera

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PUPR: Pemerintah Fokus Peta Jalan Pembangunan Gedung Hijau Sektor Publik

23 jam lalu

Pekerja melakukan perawatan rutin pada panel surya di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, Selasa 5 Maret 2024. Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sesuai Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebesar 358 juta ton CO2 pada 2030 dan bebas emisi karbon di tahun 2060. Knight Frank Indonesia mencatat sepanjang 2023, luas gedung perkantoran hijau di Jakarta mencapai 1 juta meter persegi (m) atau bertambah 15% setahun. TEMPO/Tony Hartawan
PUPR: Pemerintah Fokus Peta Jalan Pembangunan Gedung Hijau Sektor Publik

PUPR menyebut peta jalan penyelenggaraan bangunan gedung hijau (BGH) akan diprioritaskan pada sektor publik atau gedung-gedung pemerintah.


BI Hentikan Publikasi JIBOR Mulai 1 Januari 2026

1 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
BI Hentikan Publikasi JIBOR Mulai 1 Januari 2026

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan BI menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) per 1 Januari 2026.


Pemerintah Siapkan Layanan Berbasis Elektronik untuk Urus Nikah, Cerai, hingga Meninggal

4 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat ditemui di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Pemerintah Siapkan Layanan Berbasis Elektronik untuk Urus Nikah, Cerai, hingga Meninggal

Presiden perintahkan PAN-RB layani administrasi pernikahan, perceraian, hingga kematian dalam bentuk layanan berbasis elektronik


Jika Kartu ATM Tak Bisa Digunakan Karena Kedaluwarsa, Apa yang Harus Dilakukan?

9 hari lalu

Ilustrasi Kartu ATM Chip. TEMPO/Fardi Bestari
Jika Kartu ATM Tak Bisa Digunakan Karena Kedaluwarsa, Apa yang Harus Dilakukan?

Berikut mengapa kartu ATM kadaluarsa dan langkah-langkah mengganti kartu ATM yang kadaluarsa di bank


Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

10 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.


SOBP OJK: Kinerja Perbankan di Triwulan III Baik Seiring Membaiknya Ekonomi Domestik

17 hari lalu

SOBP OJK: Kinerja Perbankan di Triwulan III Baik Seiring Membaiknya Ekonomi Domestik

Hasil sigi ini menemukan responden makin optimistis bahwa kinerja perbankan akan semakin baik pada triwulan III 2024.


Poin-poin Terkait Penentuan Potongan Gaji Pekerja

17 hari lalu

Ilustrasi beberapa pekerja sedang rapat serius. shutterstock.com
Poin-poin Terkait Penentuan Potongan Gaji Pekerja

Menurut Ogi, ketentuan lebih lanjut mengenai program pensiun ini, yang artinya potongan gaji lagi, harus mendapatkan persetujuan dari DPR.


Perwira Senior Israel Tuding Pemerintah Provokasi Eskalasi di Tepi Barat

19 hari lalu

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menghadiri konvensi yang menyerukan Israel untuk membangun kembali permukiman di Jalur Gaza dan bagian utara Tepi Barat yang diduduki Israel, di Yerusalem, 28 Januari 2024. REUTERS/Ronen Zvulun
Perwira Senior Israel Tuding Pemerintah Provokasi Eskalasi di Tepi Barat

Para perwira militer Israel menegaskan pemerintah bertanggung jawab langsung atas meningkatnya kekerasan di wilayah pendudukan Tepi Barat


Muncul Tren Menggadaikan SK di Kalangan Anggota DPRD, Begini Prosedurnya

20 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Rapat Paripurna yang diagendakan untuk mengesahkan RUU Pilkada tersebut ditunda karena kuota forum Anggota DPR yang hadir belum tercapai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Muncul Tren Menggadaikan SK di Kalangan Anggota DPRD, Begini Prosedurnya

Tak berbeda dengan PNS, tren menggadaikan SK setelah dilantik juga merebak di kalangan anggota DPRD.


Bicara Udara: Masalah Polusi Udara Perlu Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

21 hari lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Bicara Udara: Masalah Polusi Udara Perlu Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

Bicara Udara mendorong pemerintahan Prabowo menjadikan polusi udara sebagai masalah prioritas nasional yang perlu diatasi.