Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Subsidi Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran, DPR Desak ESDM Segera Evaluasi dan Mutakhirkan Data

image-gnews
Petugas keamanan melakukan pengecekan meteran listrik di Rusun Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. Kementerian ESDM memutuskan tarif listrik kuartal IV atau periode Oktober-Desember 2023 untuk 13 pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tempo/Tony Hartawan
Petugas keamanan melakukan pengecekan meteran listrik di Rusun Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. Kementerian ESDM memutuskan tarif listrik kuartal IV atau periode Oktober-Desember 2023 untuk 13 pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VII DPR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengevaluasi dan mengawasi penyaluran subsidi listrik. Pemerintah juga diminta memutakhirkan data penerima subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga R-1/450 VA dan R-1/900 VA setiap tahun.

Sejumlah permintaan itu terdapat dalam kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi DPR yang membidangi Energi dengan Kementerian ESDM pada hari ini, Senin, 3 Juni 2024. 

Sebelumnya, Komisi VII menyoroti berulang kali terjadinya ketidaktepatan penyaluran subsidi listrik tersebut. Salah satunya yang keras bersuara adalah politikus dari PKS Diah Nurwitasari.

Diah mempertanyakan tindak lanjut dari Kementerian ESDM soal temuan 6,1 juta pelanggan yang tidak berhak mendapatkan subsidi, tapi justru menggunakan listrik yang bersubsidi. Ia mengaku belum pernah mendapat kabar lanjutan terkait temuan tersebut dan mendesak Kementerian ESDM untuk segera melakukan tindak lanjut.

Oleh sebab itu, Komisi VII meminta langkah tegas dan inovatif juga segera dilakukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI agar program subsidi listrik tepat sasaran. Hal ini untuk mengoptimalisasi program subsidi listrik tepat sasaran pada tahun anggaran 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi meminta kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu untuk mengevaluasi program subsidi listrik, misalnya dengan memutakhirkan data penerima.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Komisi VII DPR RI dapat memahami paparan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI terkait besaran subsidi listrik dalam RAPBN TA 2025 sebesar Rp 83,02–Rp 88,36 triliun, yang akan dirinci lebih lanjut pada pembahasan pagu indikatif RAPBN 2025,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi permintaan dari DPR tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan survei dan pemeriksaan silang terkait data yang dimiliki dengan kondisi di lapangan.

“Yang kami lakukan survei belum separuh, baru 10,7 (juta) dari 24 juta. Fakta di lapangan seperti ini,” kata Jisman.

Pilihan Editor: Apa yang Dimaksud Subsidi? Ketahui Jenis serta Dampaknya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PLN Ajukan Rp3 Triliun PMN 2025 untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil

22 jam lalu

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodj bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN. i Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 10 Juli 2024..
PLN Ajukan Rp3 Triliun PMN 2025 untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil

Alokasi PMN tersebut mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen.


Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Lewat Pembayaran Tunai Mulai Berlaku 2026

1 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah mulai memberlakukan pembelian liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per hari Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Lewat Pembayaran Tunai Mulai Berlaku 2026

Rencana pemberian subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat sudah dibahas bersama Kementerian ESDM


PLN Minta PMN Rp 3 Triliun untuk Kejar Target Desa Berlistrik 100 Persen pada 2027

1 hari lalu

Sejumlah petugas memperbaiki jaringan listrik yang terputus akibat banjir bandang di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 8 April 2021. Pemulihan infrastruktur dilakukan untuk kembali menghidupkan perekonomian masyarakat setempat pascabencana alam yang terjadi pada 4 April tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PLN Minta PMN Rp 3 Triliun untuk Kejar Target Desa Berlistrik 100 Persen pada 2027

PLN mengajukan PMN senilai Rp 3 triliun untuk program listrik desa, agar mampu mencapai target rasio desa berlistrik 100 persen pada 2027.


Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191

1 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno setuju dengan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.


Industri Baru Berpeluang Dapat HGBT usai Jokowi Lanjutkan Kebijakan Insentif Harga Gas

3 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Industri Baru Berpeluang Dapat HGBT usai Jokowi Lanjutkan Kebijakan Insentif Harga Gas

Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi tujuh kelompok industri


Pemerintah Bakal Kembangkan Nuklir sebagai Energi Terbarukan

3 hari lalu

Amerika Serikat dan Indonesia pada Jumat, 17 Maret 2023, mengumumkan kemitraan strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Amerika di Jakarta
Pemerintah Bakal Kembangkan Nuklir sebagai Energi Terbarukan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energi nuklir masuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia


Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak.


Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 bakal Bengkak

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 bakal Bengkak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak.


Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Kontraktor Migas Garap Blok Idle

4 hari lalu

Ilustrasi proyek migas SKK Migas. Foto: dok SKK Migas
Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Kontraktor Migas Garap Blok Idle

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan agar kontraktor Migas mengerjakan blok idle untuk optimalisasi produksi.


Bareskrim Mulai Usut Dugaan Korupsi Proyek Penerangan Jalan Tenaga Surya di Kementerian ESDM

4 hari lalu

Penyidik Bareskim membawa beberapa sitaan hasil dari penggeledahan Gedung Ditjen EBTKE Kementerian ESDM sekitar pukul 20:50, Kamis 4 Juli 2024. Jihan
Bareskrim Mulai Usut Dugaan Korupsi Proyek Penerangan Jalan Tenaga Surya di Kementerian ESDM

Bareskrim mulai mengusut dugaan korupsi proyek penerangan jalan tenaga surya di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.