Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

image-gnews
Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di kisaran 12 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini perlu dilakukan jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin merealisasikan seluruh janji politiknya.

Selama masa kampanye Pemilu Presiden 2024, Prabowo menjanjikan sejumlah program yang dinilai akan menelan biaya besar. Program-program itu yakni makan bergizi gratis, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), membuka sekolah unggulan termasuk menambah 300 fakultas kedokteran, hingga meningkatkan produktivitas pertanian.

“Presiden Prabowo akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya,” kata Yusuf saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

Yusuf menuturkan, janji-janji politik Prabowo hanya bisa direalisasikan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki tambahan ruang fiskal yang signifikan. “Dibutuhkan setidaknya tax ratio di kisaran 12 persen dari PDB,” kata dia. Namun, dia meyebut skenario ini sangat sulit, karena pemerintah dan DPR hanya berani menetapkan target rasio pajak 2025 di kisaran 10,0-10,2 persen dari PDB.

Tanpa adanya kenaikan rasio pajak yang signifikan, Yusuf menilai pelanjutan proyek warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus memenuhi janji politik Prabowo akan berimplikasi dua hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran. Kedua, pemotongan anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending) seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial.

Ketika pasar melihat sikap Presiden Prabowo yang cenderung permisif dengan utang, Yusuf menilai langkah ini segera dipandang sebagai sinyal meningkatnya risiko fiskal. Hal ini diperparah dengan niat Prabowo menaikkan rasio utang pemerintah yang kini di kisaran 38 persen menjadi kisaran 50 persen dari PDB,

“Dalam beberapa pekan terakhir ini kita melihat instabilitas nilai tukar Rupiah yang salah satunya dipicu oleh persepsi kenaikan risiko fiskal ini,” kata Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan APBN 2024 tengah mengalami defisit Rp 21,8 triliun atau setara dengan 0,10 persen terhadap PDB pada Mei 2024. Defisit itu masih dalam kisaran aman dari target defisit 2024 yang sebesar 2,29 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Per Mei 2024, pendapatan negara sebesar Rp 1.123,5 triliun atau turun 7,1 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu. Sedangkan penerimaan pajak sebesar Rp 896,5 triliun atau turun 8,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penurunan pendapatan negara ini, kata Sri Mulyani, utamanya disebabkan harga komoditas yang melemah, sehingga penerimaan pajak berkurang.

"Kami terus melakukan langkah-langkah bersama kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dari sisi transfer agar kita tetap menjaga prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak membuat APBN menjadi sumber vulnerabilities," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers ‘Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025’ di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sri Mulyani menjelaskan, per 31 Mei 2024, realisasi pendapatan negara tercatat Rp 1.123,5 triliun. Sementara, belanja negara tercatat Rp 1.145,3 triliun. "Pada Mei ini primary balance kita masih surplus Rp 184,2 triliun. Ini masih sangat tinggi surplus dari primary balance." 

HAN REVANDA PUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: Airlangga Sebut Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI jadi 5,1 Persen, Apa Saja Pemicunya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

20 menit lalu

Presiden Jokowi berfoto bersama Presiden AS Donald Trump di sela acara KTT G20 Osaka, Jepang, Juni 2019. ANTARA/Dok. Biro Pers Setpres/pri
Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

Jokowi turut menyampaikan doa bagi kesembuhan Donald Trump, calon presiden negeri Paman Sam dari Partai Republik itu


Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

31 menit lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Jakarta Fair bersama Istri Erina Gudono, Ahad, 14 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

Kaesang bersama istrinya mengunjungi sejumlah tenant di pekan raya Jakarta, hari ini.


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

39 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

1 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

2 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

Tim Paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini akan berangkat menuju IKN usai menjalani masa pendidikan dan pelatihan.


Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga.


Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

Rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara menjadi perhatian pembaca pada pekan ini. Peristiwa politik apa lagi yang terjadi?


Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

8 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

Jusuf Hamka menjelaskan bahwa surat tersebut meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan batas waktu Juni 2024.


Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

9 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara reuni emas Akabri tahun 1970-1973 bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu siang, 13 Desember 2023. (Foto: Tim Media Prabowo)
Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

Prabowo bertemu 906 calon perwira remaja atau Capaja TNI dan Polri, yang baru menyelesaikan pendidikan mereka di Akmil dan Akpol.


DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

19 jam lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

INTACT Australia adalah satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia