TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan bahwa ledakan smelter nikel masih sering terjadi karena pemerintah enggan melakukan audit.
Sebelumnya dilaporkan, pabrik smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Kutai Kartanegara meledak dua malam berturut-turut pada Kamis-Jumat, 16-17 Mei 2024.
"Smelter yang eksisting harusnya diaudit satu-satu, tapi negara tidak hadir," kata Faisal ketika ditemui Tempo di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2024.
Faisal Basri menegaskan bahwa audit seharusnya dilakukan pemerintah tanpa menunggu insiden ledakan terjadi. Ia menyebut bahwa kelayakan peralatan seharusnya sudah dipastikan saat pemerintah memberikan izin usaha atau izin operasi kepada perusahaan.
Sejak awal, proyek pembangunan pabrik smelter di Kalimantan Timur ini menuai kontroversi. Laporan Tempo berjudul "Serampangan Proyek Pelebur Nikel Kutai Kartanegara) yang terbit pada 30 November 2023 lalu menyebutkan pembangunan smelter PT KFI diduga tanpa Amdal. Hal ini kemudian dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Rafiddin Rizal yang menyebut Amdal PT KFI masih dalam proses dan menunggu surat kelayakan untuk diterbitkan.
Anggota Komisi VII Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk mengaudit seluruh smelter milik perusahaan Cina di Indonesia. Menurutnya, ledakan terus terjadi karena pemerintah lambat melakukan audit, meski sejumlah insiden telah menyebabkan korban jiwa.
Sebagai contoh, kebakaran smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) yang menyebabkan dua pekerja meninggal, serta ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali yang merenggut nyawa 21 pekerja.
Meskipun tidak selalu ada korban jiwa, ledakan smelter tetap berdampak pada warga sekitar pabrik. Misalnya, dalam insiden terbaru di PT KFI yang merusak puluhan rumah warga. Menurut Marjianto, salah satu warga Kelurahan Pendingin, kerusakan rumah warga terjadi karena jarak pabrik smelter ke permukiman hanya 21 meter.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto juga mendesak pemerintah memastikan bahwa izin usaha industri smelter yang diberikan memenuhi syarat keamanan dan keselamatan untuk karyawan dan masyarakat. Ia meminta pemerintah mencabut izin perusahaan yang melanggar peraturan.
"Pemerintah seharusnya tidak ragu mencabut izin smelter yang terbukti mbalelo (membangkang)," kata dia.
Smelter Nikel: Kewajiban, Manfaat, dan Risiko bagi Ekonomi dan Lingkungan Indonesia
Smelter, sebuah proses pengolahan bijih logam untuk menghasilkan logam murni, merupakan kewajiban bagi perusahaan penambang nikel di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual nikel dan mengurangi dampak lingkungan dari penambangan.
Motif keuntungan di balik smelter
Ditilik dari sudut pandang ekonomis, keberadaan smelter nikel di Indonesia memberikan banyak manfaat, antara lain (1) peningkatkan nilai jual nikel karena smelter menghasilkan nikel murni yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bijih nikel mentah dan (2) peningkatan investasi karena pembangunan smelter nikel menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
Risiko pekerjaan smelter dan kecelakaan Kerja
Nyatanya, motif keuntungan dalam smelter nikel juga berimbas pada risiko yang tinggi. Salah satunya adalah kerentanan pekerja karena harus bekerja dalam kondisi suhu yang tinggi. Selain itu pekerja juga rentan terpapar zat berbahaya. Tak hanya, itu catatan kecelakaan kerja juga kerap terjadi di smelter nikel.
Berdasarkan data Trend Asia, sejak 2015 telah terjadi 19 kecelakaan di smelter nikel di seluruh Indonesia. Kecelakaan ini mengakibatkan 53 orang pekerja meninggal dunia, 40 di antaranya merupakan pekerja Indonesia dan 13 lainnya pekerja asing.
MICHELLE GABRIELA | ANANDA RIDHO SULISTYA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | KORAN TEMPO | RIRI RAHAYU | ANDIKA DWI | IDRIS BOUFAKAR | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Ledakan Tungku Smelter, Dari Janji Bahlil Untuk Memperbaiki hingga Keheranan Anggota DPR
