Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ledakan Smelter PT KFI Rusak Rumah Warga, Faisal Basri: Dampak Perizinan Serampangan

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Letupan api di pabrik nikel di Pendingin Kecamatan Sanga Sanga Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, 15 Mei 2024. ANTARA/HO-Tangkapan layar.
Letupan api di pabrik nikel di Pendingin Kecamatan Sanga Sanga Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, 15 Mei 2024. ANTARA/HO-Tangkapan layar.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri berkomentar soal pabrik smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Kalimantan Timur yang membuat rumah warga retak. Ia menyebut hal itu sebagai bukti bahwa hukum tidak berlaku di kawasan nikel.

Faisal menilai perizinan diterbitkan serampangan tanpa pertimbangan risiko. Apalagi pabrik dibangun tanpa analisis mengenai dampak lingkungan alias Amda. Pasalnya, berdasarkan pengakuan warga sekitar pabrik, ledakan membuat rumah warga retak lantaran jarak pabrik ke pemukiman hanya sejauh 21 meter.

"Soal aturan jarak, itu di luar kompetensi saya. Tapi kan ada standar (keamanan dan keselamatan)," kata Faisal ketika ditemui Tempo di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 22 Mei 2024.

Standar keamanan dan keselamatan tersebut, kata Faisal, mestinya dibereskan melalui Amdal. Artinya, kelayakan lingkungan dan dampak ke masyarakat harus betul-betul dicek. "Memenuhi syarat, nggak?"

Perizinan usaha, Faisal menjelaskan, bisa diukur melalui potensi risiko. Ia mengatakan, pabrik kerupuk berjarak 5 meter dengan rumah warga tidak akan menjadi masalah karena resikonya rendah. Hal ini berbeda dengan pabrik smelter nikel yang menggunakan energi besar dan memiliki risiko besar pula.

"Saya nggak punya kompetensi (bicara jarak). Tapi pegangannya ke perizinan. Kenapa bisa di situ?" kata dia. 

Kabar retaknya rumah warga akibat ledakan pabrik smelter PT KFI pada Kamis-Jumat, 16-17 Mei 2024 disampaikan Marjianto, salah satu warga di sekitar area pabrik. Ia mengatakan, ada sekitar 20 rumah di RT 13 tempat tinggalnya yang retak. Dari video pendek yang diterima Tempo, sejumlah retakan tampak di dinding dan lantai. Ada juga keretakan yang terjadi pada kaca jendela. 

"Di sini masih banyak rumah kayu. Hanya ada beberapa yang rumah tembok dan semuanya mengalami keretakan," kata Marjianto, Sabtu, 18 Mei 2024.  

Warga Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga, itu mengatakan rumah retak bukan dampak pertama dari adanya pabrik smelter PT KFI. Pada hari-hari biasa, Marjianto mengatakan, warga sudah terganggu dengan kebisingan dan debu polusi yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Warga di sini hanya 21 meter dari pagar perusahaan tapi tidak ada kompensasi yang diterima warga terkait debu, bising, dan lain-lain," ujarnya.

Owner Representative PT KFI M. Ardhi Soemargo menuturkan PT KFI menyatakan bakal bertanggung jawab jika terbukti insiden ledakan pabrik smelter perusahannya meretakkan rumah warga. Senin kemarin, ia berujar akan menurunkan tim untuk mengecek kondisi warga selama tiga hari hingga Kamis, 23 Mei 2024.

Namun, kabar teranyar dari Marjianto, belum ada pengecekan dari PT KFI. "Belum," katanya ketika dikonfirmasi Tempo, Rabu, 22 Mei 2024.

Sejak awal, proyek pembangunan pabrik smelter di Kalimantan Timur ini menuai kontroversi. Laporan Tempo berjudul "Serampangan Proyek Pelebur Nikel Kutai Kartanegara) yang terbit pada 30 November 2023 lalu menyebutkan pembangunan smelter PT KFI diduga tanpa Amdal. Hal ini kemudian dibenarkan  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Rafiddin Rizal yang menyebut Amdal PT KFI masih dalam proses dan menunggu surat kelayakan untuk diterbitkan.

Sementara itu, Owner Representative PT KFI M. Ardhi Soemargo perusahaannya telah mengantongi izin untuk membangun industri kertas pada 1996 di area yang kini dikelola PT KFI. Pihaknya berasumsi masyarakat sudah mengetahui keberadaan industri di area tersebut. Apalagi area itu sudah dipatok meski akhirnya menganggur selama 29 tahun.

“(Soal) Amdal, kami lakukan Amdal perubahan dengan nama KFI. Posisi sudah diterima tanpa terkecuali,” ujar Ardhi ketika ditemui di salah satu kedai kopi di Samarinda pada 24 Agustus 2023. Saat itu, pihaknya sedang menunggu SKKL (surat keputusan kelayakan lingkungan) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PLN Operasikan Transmisi Baru 150 kV untuk Smelter Ceria Group

1 jam lalu

Petugas PLN saat melaksanakan energize atau penyalaan pertama transmisi yang menghubungkan GI 150 kV Kolaka milik PLN dengan Gardu Induk PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), bagian dari Ceria Group. Dok. PLN
PLN Operasikan Transmisi Baru 150 kV untuk Smelter Ceria Group

Transmisi yang menghubungkan Gardu Induk Kolaka milik PLN dengan Gardu Induk PT Ceria Nugraha Indotama baru tahap pertama.


Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main

8 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.  Ke depan, Prabowo menyatakan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. TEMPO/Subekti.
Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main

Faisal Basri mengkritik Prabowo Subianto yang sempat ramai dikabarkan bakal menaikkan rasio utang pemerintah dari 39 menjadi 50 persen dari PDB.


Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

BUMN yang merugi bebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Bom waktu untuk pemerintahan Prabowo Subianto


BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

Faisal Basri mengkritik proyek ambisius pemerintah yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akhirnya membuat BUMN merugi.


Faisal Basri Kritik KADI Pukul Rata BMAD Ubin Keramik: Seperti Jurus Pesilat Mabok

20 jam lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Faisal Basri Kritik KADI Pukul Rata BMAD Ubin Keramik: Seperti Jurus Pesilat Mabok

Faisal Basri mengkritik Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) yang memukul rata Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) ubin keramik untuk semua jenis ukuran.


Faisal Basri Kritik BMAD 200 Persen untuk Produk Keramik Impor Cina: Penyelidikan KADI Tidak Memasukkan Faktor Covid

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Kritik BMAD 200 Persen untuk Produk Keramik Impor Cina: Penyelidikan KADI Tidak Memasukkan Faktor Covid

Ekonom senior Indef Faisal Basri mengkritik laporan penyelidikan KADI tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) ubin keramik. Tak ada konteks Covid-19.


Terkini: Jokowi Sentil Pemda Hobi Belanja Barang Impor, Sultan HB X Komentari BUMN Tekstil Rumahkan Karyawan

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.  Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Sentil Pemda Hobi Belanja Barang Impor, Sultan HB X Komentari BUMN Tekstil Rumahkan Karyawan

Berita terkini bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke pemerintah daerah yang masih belanja banyak barang impor.


Faisal Basri soal Rencana Pemerintah Buat Family Office: Jangan Berkhayal

7 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri soal Rencana Pemerintah Buat Family Office: Jangan Berkhayal

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga di Tanah Air.


Warga Keluhkan Dampak Smelter PT KFI yang Mepet Permukiman, Perusahaan Klaim Masih dalam Batas Aman

8 hari lalu

Rumah warga yang terdampak ledakan smelter PT KFI. Istimewa
Warga Keluhkan Dampak Smelter PT KFI yang Mepet Permukiman, Perusahaan Klaim Masih dalam Batas Aman

Bangunan smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, menuai keluhan masyarat


Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

9 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti.
Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

Terkini Bisnis: OJK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Jokowi. Prabowo tanggapi masalah pengelolaan uang negara.