Merger Garuda Indonesia dengan InJourney Ditarget Tahun Ini, Manajemen: Asal Memenuhi Faktor

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade Susardi, mengatakan rencana merger antara Garuda Indonesia dan InJourney bisa tahun ini asal memenuhi beberapa faktor. Anak usaha Garuda Indonesia, Citilink, juga masuk dalam rencana penggabungan tersebut.

Ketika ditanya kapan rencana bergabung ke InJourney, ia menyebut ada banyak faktor yang menentukan rencana merger tersebut. Namun dia enggan menjelaskan faktor-faktor itu.

"Memang target misal tahun ini, tapi kalau faktor-faktor itu bisa terpenuhi," katanya ditemui usai menghadiri acara Ngobrol Tempo di Gedung Tempo, Kamis, 28 Maret 2024.

Menurut dia, rencana Garuda Indonesia bergabung dengan InJourney ini hanya mengikuti arahan dari Kementerian BUMN sebagai perwakilan pemegang saham pemerintah.

"Programnya memang ada, prosesnya bagaimana segala macam, kita ikut," kata Ade.

Perihal apakah Garuda Indonesia sudah sehat atau belum, ia meminta semua pihak menunggu hasil dari rapat umum pemegang saham atau RUPS.

"Kita tunggu RUPS, saya kan enggak boleh kasih pernyataan sebelum RUPS," ucapnya.

Sebelumnya, InJourney, holding badan usaha milik negara sektor bandara, perhotelan dan destinasi wisata, menyatakan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan anak usahanya, Citilink akan segera masuk dalam holding InJourney dalam beberapa bulan ke depan.

“Ya, Garuda dan Citilink, di bawah InJourney,” kata Direktur PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, Dony Oskaria saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Jumat, 8 Maret 2024.

Dony mengatakan akan mengupayakan agar maskapai tersebut segera bergabung. Apalagi instruksi dari Menteri BUMN Erick Thohir disebut sudah jelas.

“Saya rasa untuk Garuda sudah clear ya dari Pak Menteri, kami mengupayakan bergabung dalam beberapa bulan ke depan prosesnya sedang berjalan,” ucapnya.

Menurut dia, dengan bergabung di bawah InJourney, ekosistem bisnis aviasi dan pariwisata diharapkan bisa terkonsolidasi.

DESTY LUTHFIANI

Pilihan Editor: Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan