TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berencana menghentikan bantuan sosial atau bansos beras pada Juni tahun ini. Hal tersebut disampaikan saat Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, kemarin.
Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentang Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo, menyoroti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku paling lambat mulai 1 Januari 2025. Menurut dia, kebijakan itu berpotensi memberi pengaruh pada daya beli masyarakat.
Baca Juga:
Lalu berita mengenai pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dibayarkan 100 persen tahun ini. Pembayaran THR dan gaji ke-13 secara utuh itu ditetapkan usai empat tahun krisis akibat pandemi Covid-19 pada periode 2020-2023.
Kemudian berita mengenai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan kebutuhan pokok selama Ramadan 2024 di Solo mulai stabil. Menurutnya sejumlah intervensi yang dilakukan menyebabkan harga barang-barang kebutuhan pokok saat ini mulai relatif stabil.
Berikut rangkuman berita terpopuler Tempo.co:
- Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?
Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial cadangan pangan atau bansos beras pemerintah yang telah berjalan sejak Januari hanya akan berlanjut hingga Juni 2024. Keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara (APBN).
Jokowi menyampaikan ini saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.
"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan. Tapi saya nggak janji–janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi, jika APBN kira-kira cukup, diteruskan," kata Jokowi dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden.
Pembagian bansos beras pemerintah di tahun politik telah mendapat kritik sebab ditengarai menaikkan suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak sulung Jokowi.
Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik maraknya pembagian bansos beras di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi. Bansos beras atau bantuan CBP pernah dibagikan Jokowi pada September hingga Desember 2023. Maraknya pembagian bansos beras juga disinyalir menyebabkan terkurasnya pasokan beras yang berdampak pada naiknya harga beras usai pemilihan presiden. Hingga memasuki bulan Ramadan, harga beras belum kunjung turun bahkan diikuti naiknya harga barang kebutuhan pokok lainnya.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: PPN Naik Jadi 12 Persen, Asrim: Pukulan bagi Industri
