TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial cadangan pangan atau bansos beras pemerintah yang telah berjalan sejak Januari hanya akan berlanjut hingga Juni 2024. Keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara (APBN).
Jokowi menyampaikan ini saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.
"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan. Tapi saya nggak janji–janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi, jika APBN kira-kira cukup, diteruskan," kata Jokowi dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden.
Pembagian bansos pemerintah di tahun politik telah mendapat kritik sebab ditengarai menaikkan suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak sulung Jokowi.
Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik maraknya pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi. Bansos beras atau bantuan CBP pernah dibagikan Jokowi pada September hingga Desember 2023. Maraknya pembagian bansos beras juga disinyalir menyebabkan terkurasnya pasokan beras yang berdampak pada naiknya harga beras usai pemilihan presiden. Hingga memasuki bulan Ramadan, harga beras belum kunjung turun bahkan diikuti naiknya harga barang kebutuhan pokok lainnya.
Istana dan Jokowi dalam beberapa kesempatan menyangkal soal pembagian bansos ini bermotif politik. Teranyar, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras.
"Jadi Bapak Ibu sekalian, beras ini diberikan kepada Bapak Ibu karena harga beras sekarang naik," ucap Eks Gubernur DKI Jakarta saat menyerahkan bansos beras di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.
Jokowi menjelaskan kenaikan harga beras terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Kenaikan harga beras, kata bekas Walikota Solo itu diklaim dikarenakan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan gagal panen.
Selain bansos beras, untuk tahun ini Jokowi juga sudah mengesahkan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sebanyak 18,8 juta warga akan mendapat 600 ribu. 200 ribu per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret, melalui skema BLT Mitigasi Risiko Pangan.
BLT Mitigasi Risiko Pangan Ini menjadi program pengganti BLT El Nino akhir tahun lalu. Pada Januari 2024, pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial senilai Rp 78,06 triliun.
Pilihan Editor: Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju
