2. Prabowo Cerita Pernah Punya Utang di Bank Mandiri dan Telah Bayar Lunas: Rekam Jejak Saya Tidak Terlalu Buruk
Calon Presiden nomor urut dua PrabowoSubianto bercerita, dia pernah punya utang di PT Bank Mandiri Tbk. Namun, dia telah membayar utang itu 100 persen alias lunas.
"Saya punya ikatan emosional sama Bank Mandiri, pernah jadi nasabahnya. Saya pikir jejak rekam saya di Bank Mandiri tidak terlalu buruk," ujarnya ketika menghadiri agenda Mandiri Investment Forum 2024 di Hote Fairmont, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024.
Hal itu disampaikannya ketika Prabowo menjadi salah satu pembicara dalam agenda yang digelar Bank Mandiri pada hai ini.
Baca selengkapnya di sini.
3. Deforestasi IKN Disorot Satelit NASA, Deputi Otorita: Sudah Sejak Beberapa Dekade Lalu
Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Myrna Safitri mengatakan penyusutan luas hutan alam di IKN yang sempat dipotret oleh satelit NASA telah terjadi dalam sejak beberapa dekade lalu.
"Penyebabnya konversi hutan alam menjadi beberapa peruntukan, seperti hutan tanaman monokultur, perkebunan sawit, tambang, transmigrasi, dan lain-lain," kata Myrna melalui pesan tertulis kepada Tempo, Selasa, 5 Maret 2024.
Myrna menuturkan, wilayah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN merupakan eks areal hutan tanaman eukaliptus. "Area tersebut memang secara periodik ditebang karena masuk daur panen, sekitar 6 tahunan."
Baca selengkapnya di sini.
4. Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe
Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengaku gamang dengan rencana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seperti diketahui, saat ini Prabowo-Gibran unggul sementara dalam perhitungan suara Pilpres 2024.
Faisal mengatakan dengan pemisahan DJP, Kemenkeu tidak akan lagi mengurus penerimaan negara. DJP pun langsung bertanggung jawab kepada presiden. Hal itu, menurut Faisal, akan menyebabkan presiden lebih mudah cawe-cawe.
Baca selengkapnya di sini.
5. Diduga Terlibat Jual-Beli Izin Tambang, Segini Harta Menteri Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Lahan dan Penataan Investasi yang ditugaskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak Januari 2022 lalu, dia telah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) dan mineral hingga akhir 2023.
Berdasarkan investigasi Majalah Tempo, Bahlil tidak hanya berwenang mencabut izin operasional ribuan tambang, tetapi juga dapat menghidupkannya kembali. Namun, dia diduga meminta upeti yang besarannya berkisar Rp 5-25 miliar untuk mengembalikan IUP yang telah dicabut.
Baca selengkapnya di sini.
