TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menyebut, tidak ada pos anggaran baru yang khusus untuk program makan siang gratis dan susu gratis dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Ia menyebutkan anggaran untuk program itu akan diambil dari alokasi di sektor lainnya.
Adapun program makan siang dan susu gratis adalah janji kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Berdasarkan simulasi dan perencanaan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun.
"Itu (Anggaran makan siang dan susu gratis) kan sebetulnya cuma mindah amplop saja," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK pada Selasa, 27 Februari 2024.
Muhadjir menyebut, terdapat beberapa sektor yang anggarannya dapat dialokasikan untuk membiayai program makan siang dan susu gratis. Anggaran yang dapat digunakan mulai dari pendidikan hingga dana desa. "Kan selama ini sudah ada anggaran pendidikan, ada bantuan operasional sekolah, kemudian nanti bisa juga dari dana desa," ujar dia.
Dia memastikan, masyarakat tidak perlu membayangkan akan ada penambahan anggaran baru yang khusus untuk program makan siang dan susu gratis. "Enggak lah, selama ini selalu begitu kan kita. Amplop aja pindah, amplop sana, amplop sini," kata Muhadjir.
Ia menjelaskan, program makan siang dan susu gratis pada APBN 2025 turut dibahas oleh pemerintah Jokowi saat agar ada kesinambungan dengan program sebelumnya.
"Itu (makan siang dan susu gratis masuk APBN 2025) untuk jaga-jaga antisipasi agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada 2024, nanti tidak putus pada 2025," ujar dia.
Adapun Airlangga sebelumnya memastikan program makan siang gratis dan minum susu gratis untuk anak sekolah akan masuk dalam APBN 2025. "Sudah pasti masuk (dalam KEM-PPKF)," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat, 23 Februari 2024.
KEM-PPKF adalah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. KEM-PPKF merupakan dokumen dan langkah awal penyusunan APBN. Adapun pemerintah lewat kementerian dan lembaga terkait tengah menyusun KEM-PPKF APBN 2025. KEM-PPKF ini akan dibahas pada pekan depan. "Nanti Senin akan ada sidang kabinet. Jadi, tunggu saja Senin," tutur Airlangga.
YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA
Pilihan Editor: Terkini: Jokowi Perintahkan Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Zulhas 'Ditodong' Borong Daging Ayam
