TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pembukaan program Kartu Prakerja pada 2024. Program ini menyasar 1,14 juta penerima manfaat.
“Kuota ini akan dieksekusi secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP),” ujar Airlangga dalam keterangan resminya pada Jumat, 23 Februari 2024.
Adapun pembukaan gelombang Prakerja sendiri akan dilakukan serentak se-Indonesia pada 19.00 WIB hari ini. Pendaftaran dapat diakses melalui laman www.prakerja.go.id.
Airlangga melanjutkan, sejak 2020 program Kartu Prakerja telah menjangkau 17,5 juta masyarakat di 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, program ini telah memberikan akses pelatihan secara inklusif. Komposisinya, 51 persen perempuan, 48 persen di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2 persen dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3 persen dari penyandang disabilitas.
Pada 2023, Prakerja kembali pada skema normal dan berkolaborasi dengan 245 lembaga pelatihan untuk menyediakan sekitar 1.216 pelatihan. Ini mulai dari pelatihan tatap muka (luring) maupun webinar (daring) dalam berbagai kategori pelatihan, seperti greenskills, digital termasuk AI, yang mendukung hilirisasi.
Airlangga mengklaim, program Prakerja telah terbukti efektif dalam membantu masyarakat luas untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, membantu meningkatkan semangat belajar melalui digitalisasi.
"Di 2023 saja dengan skema normal, angka kepesertaan lebih tinggi 14,29 persen dari target awal," kata Airlangga yang menjabat Ketua Komite Cipta Kerja.
Airlangga mengklaim, dampak mengenai peningkatan peluang kerja ini juga dikonfirmasi oleh studi Definit dari Asia Development Bank alias ADB di mana angkanya mencapai 95 persen.
Berikut adalah persyaratan untuk menerima beasiswa pelatihan melalui program reguler Gabung Gelombang Prakerja:
- Belum pernah menjadi Penerima Program Kartu Prakerja;
- WNI berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun:
- Tidak sedang menempuh pendidikan formal;
- Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil;
- Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD;
- Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Program Kartu Prakerja
AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Pedagang Pasar Kesulitan Dapat Stok Beras Premium, Kenaikan Harga Sudah 20 Persen
