TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad membeberkan soal permintaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutista sebesar Rp 1.700 triliun. Hussein mengungkapkan, calon presiden nomor urut dua itu meminta tambahan anggaran tersebut pada awal masa jabatannya sebagai menteri.
"Dari anggaran yang sebelumnya sekitar Rp 100 triliun, Prabowo meminta naik ke anggaran jadi Rp 1.700 triliun. Dia mau tarik anggaran sampai 2045," ujar Hussein dalam diskusi publik di Jakarta pada Senin, 15 Januari 2024.
Prabowo, kata Hussein, ingin agar anggaran pertahanan diambil jadi satu gelondongan pembelian besar-besaran pada tahun itu. Artinya, besaran Rp 1.700 triliun tersebut adalah anggaran Kemenhan hingga tahun 2025 yang diambil di muka.
Dana sampai 2025 itu rencananya dikumpulkan jadi satu dalam bentuk kredit atau utang ekspor. "Dia mau beli pesawat macam-macam buat dia mau beli kapal macam-macam dari situ," ucap Hussein.
Masalahnya, ujar Hussein, keputusan tersebut akan menjadi masalah apabila seandainya Indonesia membutuhkan senjata. Sebab, uang belanja alutista Kementerian Pertahanan sudah diserap saat di bawah Prabowo.
Bersamaan dengan permintaan tersebut, Hussein mengatakan telah bocor sebuah surat yang ditandatangani oleh Prabowo. Surat itu berisi penunjukan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) untuk mengurus pembelian alutista dan urusan yang berkaitan dengan itu.
Imparsial mengungkapkan, PT TMI merupakan perusahaan milik kroni dekat Prabowo yaitu Glenny H Kairupan yang menjabat sebagai komisaris utama. Lalu ada Judi Magio Yusuf sebagai komisaris yang merupakan teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra. Selain itu, ada Nugroho Widyotomo sebagai Komisaris yang juga merupakan lulusan Akademi militer 1983 dan Mundasir lulusan Akademi Militer 88A.
Selanjutnya: "Ini sudah sampai pada tahapan ..."
