TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 241 konflik agraria sepanjang 2023. Konflik ini berdampak pada 638 ribu hektar lahan dan 135 ribu kepala keluarga (KK).
"Eskalasi tertinggi di sektor perkebunan dan agribisnis," kata Sekjen KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers Peluncuran Laporan Tahunan Agraria KPA 2023 yang disiarkan di kanal YouTube KPA, Senin, 15 Januari 2024. Menurutnya, tren ini sudah terjadi 10 tahun terakhir.
Konflik agraria di sektor perkebunan dan agribisnis menduduki posisi pertama dengan catatan 44 kasus. Jumlah konflik ini mencapai 108 dengan luas lahan 124.545 hektare dan jumlah korban 37.553. Adapun bisnis sawit, kata Dewi, menjadi penyumbang tertinggi konflik agraria sektor perkebunan dengan catatan 88 kasus dengan luas lahan 103.133 hektare dan 29.486 korban.
"Bisnis sawit tidak bisa terus-menerus abaikan bahwa memang ada PR cukup berat dalam kebijakan-kebijakan terkait alokasi tanah untuk ekspasi kebun sawit yang terus meluat san mendapat privilege kebijakan," kata Dewi.
Di bawah sektor perkebunan dan agribisnis, sektor pembangunan properti menyusul dengan catatan konflik agraria sebanyak 44 kasus. Kemudian, ada sektor pertambangan sebanyak 35 kasus; konlfik agraria akibat proyek infrastruktur sebanyak 30 kasus; sektor kehutanan 17 kasus; konflik di landscape pesisir dan pulau kecil sebanyak 5 kasus; serta pembangunan fasilitas militer sebanyak 5 kasus.
Pilihan Editor: PLN Catat Penjualan Listrik di 2023 Tumbuh 5,32 Persen
