TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo buka suara soal investor yang disebut-sebut belum banyak merealisasikan investasinya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, hal itu dapat dimaklumi karena para penanam modal masih mengamati situasi sebelum memutuskan berinvestasi untuk proyek tersebut.
"Oh, investor wait and see saya kira, karena menunggu iklim politik aja. Pasti wait and see-nya karena itu. Nanti kalau sudah fixed, ya," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis menanggapi pertanyaan soal investor IKN, Kamis, 7 Desember 2023.
Adapun Ganjar yang tengah berada di IKN, Kalimantan Timur, menyatakan sudah membuka komunikasi dengan banyak investor, khususnya dari negara-negara sahabat. "Mereka itu hanya butuh satu saja kok, kepastian hukum; dan ini problem besar," tuturnya.
Oleh sebab itu, Ganjar dan Mahfud MD terus berkomitmen memberantas korupsi, untuk membuat kepastian hukum dan menegakkannya. "Insyaallah ini jadi energi buat kami, buat Indonesia, karena kami mempunyai komitmen yang sama."
Pada tanggal 29 Agustus 2023 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembiayaan untuk IKN akan tetap disiplin sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan pada Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani menanggapi pertanyaan fraksi dari Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan PKS soal pembangunan IKN dan menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola.
"Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk IKN,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI tentang Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan.
Sri Mulyani menjelaskan, dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga. Dalam konteks itu, Pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan kedaulatan dana negara (sovereign fund) dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.
Pemerintah pun menganggarkan dana pembangunan IKN untuk tahun 2024 sebesar Rp 40,6 triliun untuk memprioritaskan kemajuan infrastruktur hingga pembangunan kompleks pemerintahan. Dari nilai itu, sebanyak Rp 35 triliun di antaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
PUPR telah menargetkan pembangunan infrastruktur dasar rampung pada 2024. Adapun realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus 2023 mencapai 27,52 persen.
ANTARA
Pilihan Editor: Anies Sebut IKN Hanya Untungkan Aparatur Negara, Ini Kata OIKN
