TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki penyaluran kredit atas pembiayaan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pasalnya, kredit UMKM di Indonesia masih lebih rendah dari Cina, Jepang, dan India. “Yang selalu saya dorong, pembiayaan UMKM harus dipermudah. Karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada,” ujar Jokowi dalam acara pembukaan Brilianpreneur, dikutip melalui YouTube Bank BRI, Kamis, 7 Desember 2023.
“Di Cina itu 65 persen, gede banget. Sementara di Jepang 65 persen, di India 50 persen. Saya kira Menteri BUMN (Erick Thohir) mungkin juga nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki,” tuturnya.
Perbaikan regulasi ini diperlukan agar seluruh segmen UMKM bisa turut merasakan manfaatnya. Hal ini, kata Jokowi, karena tidak semua UMKM memiliki aset agunan untuk kredit ke perbankan, sehingga prospek juga harus dilihat.
“Jangan hanya melihat agunannya mana, tapi lihat juga prospeknya. Tidak punya agunan tapi prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit,” kata Kepala Negara itu.
Jokowi juga menyampaikan, dia tidak bosan mengingatkan mengenai produk UMKM yang harus selalu melihat permintaan dan sekera pasar.
“Lihat demandnya, lihat juga tren pasar, lihat selera pasar itu seperti apa, urusan warna, urusan desain, tulisan, packaging,” katanya. “Setiap tahun harus selalu diperbaiki agar produk-produk kita tetap up to date dan mampu memenuhi selera pasar yang ada.”
Lebih lanjut, Jokowi menyebut 61 persen Produk Domesik Bruto (PDB) Nasional Indonesia didukung oleh UMKM, di mana 97 persen dari UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja.
Pilihan Editor: PLN Gandeng ACWA Power Bangun PLTS Terapung di Singkarak dan Saguling
