INFO BISNIS - Dalam rilis bulan lalu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diungkapkan bahwa perekonomian nasional pada kuartal III tahun 2023 tumbuh sebanyak 4,94 persen (yoy). Meskipun kinerjanya masih positif, perlu diperhatikan bahwa persentase pertumbuhan (yoy) berada di bawah angka psikologis 5%. Menyusul fakta ini, dengan hanya satu triwulan tersisa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023, perlu upaya untuk memastikan pertumbuhan setidaknya di atas angka 5%.
Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis guna memastikan kelangsungan target tersebut, terutama dalam sisa tahun 2023. Sejumlah paket kebijakan, seperti insentif dan bantuan, telah diterapkan, termasuk Bantuan Beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan insentif perumahan. Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali memegang peranan penting dalam mengelola perekonomian nasional, melalui tiga fungsinya, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2023, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Keuangan, mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp2.240,1 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp2.240,8 triliun. Meskipun mengalami defisit sebesar Rp700 miliar, APBN berhasil mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp365,4 triliun. Prestasi positif ini terjadi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian dalam skala global. Penting bagi Indonesia untuk tetap memperhatikan kondisi global ini karena dampaknya berpotensi memengaruhi perekonomian nasional, mulai dari inflasi hingga nilai tukar.
Penerimaan dari kepabeanan dan cukai menjadi salah satu penyumbang utama dalam pendapatan negara, terutama dalam sektor perpajakan. Hingga Oktober 2023, penerimaan tersebut mencapai Rp220,8 triliun. Kontribusi ini berperan dalam membiayai belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mencapai Rp1.572,2 triliun. Jenis belanja tersebut mencakup perlindungan sosial, dukungan untuk petani dan UMKM, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.
Penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencakup Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK), dan Cukai. Kinerja sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perdagangan dunia, serta ketidakpastian dalam situasi geopolitik yang masih berlangsung. Volatilitas harga komoditas dunia menjadi salah satu dampaknya. Terlebih lagi, penerimaan cukai memiliki karakteristik khusus sebagai alat pengendalian konsumsi. Meskipun demikian, tantangan-tantangan tersebut tidak menghentikan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam memenuhi target penerimaan hingga akhir tahun 2023.
Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024
Indonesia telah menetapkan ambisi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, sebuah cita-cita yang hanya dapat dicapai melalui kerja keras dan ketidakbiasaan dalam pendekatan bisnis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekali lagi diangkat sebagai instrumen stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menuju pencapaian negara maju tersebut. Fungsi stabilisasi APBN diharapkan dapat berperan sebagai pegas penyerap guncangan dalam merespons dinamika perekonomian dan tantangan yang muncul. Fungsi alokasi APBN diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan, sementara fungsi distribusi diharapkan mampu menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam perjalanan menuju visi Indonesia Maju 2045, APBN tahun 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan target belanja negara mencapai Rp3.325 triliun, APBN ini akan dibiayai oleh pendapatan negara sebesar Rp2.802 triliun dan pembiayaan sebesar Rp522 triliun. Dengan arsitektur tersebut, diharapkan APBN mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2%, dengan tingkat inflasi yang terjaga di 2,8%.
Salah satu fungsi penting dari lembaga bea cukai adalah sebagai kontributor dalam mengumpulkan pendapatan negara, khususnya melalui Penerimaan Perpajakan. Dalam mencapai target penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada tahun 2024 sebesar Rp321 triliun, kontribusi ini akan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional, seperti pendanaan pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN) yang dianggarkan sebesar Rp40 triliun. Selain itu, dana yang signifikan juga dialokasikan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) sebesar Rp37,4 triliun. Agenda pencegahan Stunting juga menjadi fokus, dengan intervensi khusus pada peningkatan gizi ibu hamil, imunisasi, serta upaya pada penyediaan fasilitas kesehatan, air minum, dan sanitasi yang layak.
Dalam konteks kebijakan kepabeanan dan cukai tahun 2024, salah satu fokusnya adalah mencapai Penerimaan Negara yang Optimal. Namun, dalam upaya mencapai target ini, bea cukai akan dihadapkan pada tantangan eksternal dan operasional yang kompleks. Faktor eksternal seperti tensi geopolitik dan tekanan ekonomi global yang belum mereda diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2024. Dampaknya, antara lain, akan memoderasi harga komoditas, terutama mineral dan minyak kelapa sawit (CPO).
Aspek operasional juga memiliki signifikansi, terutama dalam hal penerimaan cukai dari rokok. Sektor ini menghadapi tren penurunan konsumsi yang beralih ke jenis rokok dengan cukai lebih rendah atau beralih ke rokok elektrik. Tantangan dalam sektor cukai masih berlanjut, terutama terkait dengan peredaran rokok ilegal. Di sisi lain, penerimaan Bea Keluar (BK) menghadapi hambatan operasional karena kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral pada bulan Juni 2024 mendatang.
Bea Cukai menyadari bahwa di balik tantangan tersebut, terdapat peluang yang dapat dioptimalkan. Pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 5,2% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa konsumsi domestik dan aktivitas ekonomi masih tetap stabil. Selain itu, terdapat peluang untuk menyelaraskan proses bisnis (probis) dan Teknologi Informasi (TI), serta menyederhanakan pelayanan. Kesempatan untuk menambah jenis barang kena cukai juga tetap terbuka, dan sinergi dengan aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga (K/L) dapat dimanfaatkan.
Dalam menanggapi tantangan dan memanfaatkan peluang, Bea Cukai telah melaksanakan upaya intensifikasi tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui kebijakan multiyears untuk tahun 2023 dan 2024, dengan rata-rata kenaikan sebesar 10%, dan jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) maksimal 5%. Upaya ekstensifikasi Bidang Kepabeanan dan Cukai (BKC) juga dilakukan dengan menambahkan objek cukai baru, serta merealisasikan pemungutan cukai untuk produk plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Semua langkah ini tetap memperhatikan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Tidak hanya itu, Bea Cukai juga aktif berupaya menyederhanakan proses bisnis (prosbis), khususnya dalam hal cukai. Pengembangan layanan berbasis digital dilakukan, termasuk integrasi dengan layanan e-commerce atau marketplace. Selain dari segi kebijakan, aspek operasional pun diperkuat dengan penguatan pengawasan, termasuk pemberantasan penyelundupan, pemeriksaan barang dan dokumen, hingga melakukan post clearance audit.
Pengawasan di bidang cukai menjadi sangat menarik, mencakup operasi gempur terhadap kegiatan Bidang Kepabeanan dan Cukai (BKC) ilegal, penggunaan jasa melalui profilisasi, hingga pengawasan terhadap pemesanan pita cukai. Dalam pelaksanaannya, dari pelayanan hingga pengawasan, Bea Cukai berusaha memanfaatkan Teknologi Informasi (TI).
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi fasilitasi perdagangan, Bea Cukai telah menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi dan memperkuat kerjasama kepabeanan internasional.
Selain itu, upaya dilakukan untuk memperkuat, menyelaraskan, dan menyinkronkan fasilitas fiskal di bidang kepabeanan dan cukai, serta mengembangkan Pusat Logistik Berikat (PLB). Dukungan diberikan untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah dan pemerataan, dengan mengoptimalkan fasilitas Kawasan Khusus.
UMKM memiliki tiga peran krusial dalam perekonomian Indonesia, berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi bagi rakyat kecil, alat untuk mengentaskan kemiskinan, dan juga sebagai alat untuk meningkatkan pemasukan devisa bagi negara. Menyadari hal tersebut, Bea Cukai telah menyiapkan insentif fiskal dengan tujuan mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.
Selain itu, UMKM juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif. Untuk mewujudkannya, Bea Cukai memperkuat pengawasannya dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu mengikuti pergerakan barang, uang, transportasi, dokumen, dan orang. Selanjutnya, dilakukan perbaikan dalam proses bisnis (probis) pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystems (NLE).
Salah satu prinsip Kementerian Keuangan adalah Pelayanan, yang diartikan sebagai penyediaan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dengan dedikasi, transparansi, kecepatan, akurasi, dan keamanan dana. Dalam konteks implementasi nilai-nilai tersebut, sejalan dengan kebijakan Bea Cukai, fokus pada Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.
Langkah konkret dalam kebijakan ini mencakup penguatan strategi komunikasi, publikasi, bimbingan pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga. Selain itu, dilakukan perencanaan strategis, manajemen risiko, pengendalian internal, penguatan budaya, dan integritas sumber daya manusia. Kolaborasi dan sinergi menjadi prioritas, terutama dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pemerintah Daerah (Pemda), dalam upaya menjaga penerimaan negara dan mengembangkan organisasi yang modern serta dinamis dalam manajemen transformasi.
Bea Cukai senantiasa menekankan pentingnya sinergi, dengan semangat bersatu di bawah bendera NKRI. Arahan dari Presiden menjadi kunci, dengan pesan bahwa "Ini bukanlah tentang aku atau kamu, juga bukan kami atau mereka. Bukan soal barat atau timur, selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semua. Tapi ini saatnya memikirkan tentang Bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju, karena kita mampu jika kita Bersatu.".(*)
