TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyiapkan insentif untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi pun membeberkan alasan pemerintah memberikan sejumlah insentif dan fasilitas kepada ASN. Menurut dia, insentif memang sengaja diberikan agar pemindahan ASN ke IKN tidak berjalan alot alias tak ada kendala.
"Kalau enggak ada ini (insentif), alot pasti. Tapi kalau ada insentif, kan beda," tuturnya saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Jokowi mengaku heran lantaran pemindahan ASN ke IKN terkesan lebih rumit. Padahal, kata dia, dulu sangat mudah untuk memindahkan ASN berdinas ke luar Jawa.
"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit, kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalau nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai," ucap Jokowi.
Insentif dan Fasilitas untuk ASN yang Pindah ke IKN
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan sejumlah fasilitas yang akan didapat ASN ketika pindah ke IKN. Beberapa fasilitas dan insentif yang telah disiapkan mulai dari rumah dinas hingga tunjangan.
"Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi turut memaparkan tujuan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara supaya mewujudkan Indonesia sentris. Dengan begitu, pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa alias Jawa sentris.
Selain itu, pemindahan ibu kota ke IKN juga dilakukan karena Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa. Apalagi, sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.
Oleh sebab itu, Jokowi menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi. Agar terjadi pemerataan, maka pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur. Untuk memulai IKN Nusantara tersebut, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur.
Selanjutnya: ASN Pindah Ke IKN Juli 2024...
