TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum berencana mengekspor energi panas bumi atau geothermal. Pasalnya, energi panas bumi yang dimanfaatkan di dalam negeri masih sedikit. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi.
"Kita itu potensinya 23 gigawatt, yang baru dipakai kira-kira 2,3 gigawatt," ujar Yudo ketika ditemui di sela acara 9th Indonesia International Geothermal Convention & Exibition di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta, Rabu, 20 September 2023.
Di sisi lain, Yudo menyadari permintaan listrik akan meningkat di masa mendatang, termasuk permintaan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara maju.
"Lalu, apakah bisa diekspor? Nanti kita lihat. Yang jelas, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan dalam negeri dulu baru ekspor," ucap Yudo.
Sementara ini, kata dia, pemerintah masih terus berupaya meningkatkan penggunaan energi panas bumi. "Masih difoksukan dari 2,3 gigawat naik menjadi 23 gigawatt," tutur Yudo.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menargetkan kapasitas pembangkit energi panas bumi pada 2060 mencapai 22 gigawatt. Namun, Wakil Presiden mengingatkan agar pemanfaatan potensi energi terbarukan itu mempehatikan aspek lingkungan. Apalagi sebagian besar sumber panas bumi berada di dalam hutan. Ia mengingatkan bahwa kelestarian hutan mesti dilakukan secara berkelanjutan.
"Pengolahan yang tidak memprhatikan daya dukung ekosistem optensi lebih buruk dari kerusakan hutan dan mengancam kehidupan," tutur Ma'ruf, Rabu, 20 September 2023.
Pilihan Editor: Nasib Warga Rempang: Bakal Tinggal di Rumah Susun Sementara Sebelum Dapat Rumah tipe 45
