Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta agar pengusaha pangan segera memenuhi standar sertifikasi halal. "Oktober, enggak boleh tawar lagi," kata dia usai meninjau pemotongan ayam di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu, 4 Mei 2024.

Ia tetap akan melanjutkan aturan tersebut meski ada keluhan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Mereka khawatir aturan itu akan mempersulit usaha kecil dan menengah atau UMKM.

"Ya harus, kok, wajib. Gimana? Kalau enggak siap-siap, kapan siapnya? Nanti setahun lagi enggak siap, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi juga enggak siap. Ya harus," kata Zulhas.

Zulhas menyebutkan upaya penerapan aturan tersebut perlu untuk meningkatkan hak-hak perlindungan konsumen. "Ya harus dilatih. Ini kan menyangkut seluruh konsumen di Indonesia. Kan kita ingin lebih baik," ujar dia.

Ia bercerita jika dulu masyarakat masih bisa mengonsumsi ayam yang sakit meski itu tidak sehat. Pemotongan daging kurban juga masih bisa dipotong di rumah. Namun, seiring perkembangan zaman aturan itu sudah berubah. 

Mulai dari ekonomi, pendidikan, termasuk makanan. Di mana masyarakat sudah bersemangat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan makanan yang higenis dan halal. "Sekarang berkembang terus, masak kita enggak mau berubah," ucapnya

Sebelumnya, Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, mengatakan tidak semua UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Ia mengungkap, saat ini, produk yang bisa disertifikasi hanya 200 produk per tahun. Sementara satu UMKM bisa mencapai 5 produk. 

"Jadi harusnya, penerapannya, saya berharap ditunda atau pendekatannya berubah, yang haram yang wajib pakai sertifikat,” ujar Hanung ketika ditemui kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 23 Februari 2024.

Pilihan Editor: Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya