Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tidak Cukup Insentif, Pengamat UGM Ingatkan Pentingnya Infrastruktur Dorong Penggunaan Motor Listrik

image-gnews
Karyawan memeriksa sepeda motor listrik di diler United E-Motor, Galur, Jakarta Pusat, Kamis24 Agustus 2023. Kemenko Marves menyatakan pemerintah tengah membahas kebijakan agar konsumen bisa lebih mudah mendapatkan subsidi pembelian motor listrik baru yang rencananya melalui skema satu KTP untuk satu motor listrik baru dengan jumlah subsidi masih sebesar Rp7 juta. Tempo/Tony Hartawan
Karyawan memeriksa sepeda motor listrik di diler United E-Motor, Galur, Jakarta Pusat, Kamis24 Agustus 2023. Kemenko Marves menyatakan pemerintah tengah membahas kebijakan agar konsumen bisa lebih mudah mendapatkan subsidi pembelian motor listrik baru yang rencananya melalui skema satu KTP untuk satu motor listrik baru dengan jumlah subsidi masih sebesar Rp7 juta. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, menanggapi usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif soal penambahan besaran insentif motor listrik. Penambahan insentif ini dilakukan untuk mempercepat konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik.

“Konversi ini tidak semata-mata ditentukan oleh variabel penambahan insentif,” kata Fahmy kepada Tempo, Selasa, 19 September 2023. Ia mengatakan target pemerintah perihal konversi 50 ribu unit motor hingga akhir tahun akan sulit tercapai. 

Bahkan, menurut Fahmy, kenaikan subsidi konversi motor listrik dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta per unit masih diragukan dapat mencapai target pemerintah. 

“Kalo ditambah jadi Rp 10 juta pun ngga yakin itu akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan konversi,” ucapnya. Fahmy meyakini terdapat tiga variabel lain yang harus diperhatikan pemerintah. 

Pertama, soal infrastruktur. Pemerintah harus memperhatikan salah satunya soal pengisian baterai. Kedua, soal ketersediaan bengkel. Hal ini perlu diperhatikan apabila kendaraan listrik terjadi kerusakan, apakah nanti sudah tersedia bengkel yang dibutuhkan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ketiga, kebiasaan orang indonesia ketika beli kendaraan motor. Misalnya, apakah kalo dijual lagi harganya tidak jatuh,” ujar Fahmy. Menurutnya, ketiga variabel itu menentukan perubahan perilaku pelanggan (customer behavior) untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik.

Sebelum ketiga variabel itu terpenuhi, Fahmy merasa masih sulit bagi pemerintah untuk mencapai target yang telah ditentukan. “Konsumen akan berpikir tiga variabel tadi. Kalo belum yakin betul ya (mereka) belum bisa memutuskan untuk konversi,” katanya. 

RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Buntut Konflik Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Buat Peta Kebijakan Investasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mobil Rakitan Mahasiswa UGM Siap Berlaga di Formula Student Spain 2024 Sirkuit Catalunya Spanyol

4 jam lalu

Mobil Bimasakti generasi ke-13. Foto : UGM
Mobil Rakitan Mahasiswa UGM Siap Berlaga di Formula Student Spain 2024 Sirkuit Catalunya Spanyol

Wajah baru Bimasakti rakitan mahasiswa UGM mewakili Indonesia dalam ajang Formula Student Spain 2024 yang diadakan di Circuit de Barcelona-Catalunya.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

2 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

Insentif HGBT berlaku untuk tujuh kelompok industri yang meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.


Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

2 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti.


Biaya Kuliah Jalur Mandiri UGM 2024 Jenjang D4 dan S1

3 hari lalu

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UGM 2024 Jenjang D4 dan S1

Rincian UKT dan IPI untuk mahasiswa baru D4 dan S1 jalur mandiri UGM pada 2024.


Kajian BEM UGM: 54 Persen Mahasiswa Raih UKT Tertinggi, Hanya 7,5 Persen Kelompok 1 dan 2

4 hari lalu

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
Kajian BEM UGM: 54 Persen Mahasiswa Raih UKT Tertinggi, Hanya 7,5 Persen Kelompok 1 dan 2

Ketua BEM KM UGM Nugroho Prasetyo Aditama mengatakan citra UGM sebagai kampus kerakyatan perlu dipertanyakan.


Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

4 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024


Ini Beasiswa untuk Mahasiswa Baru UGM yang Masih Buka Pendaftaran Juli 2024

5 hari lalu

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
Ini Beasiswa untuk Mahasiswa Baru UGM yang Masih Buka Pendaftaran Juli 2024

Beasiswa untuk mahasiswa baru UGM jenjang D4 dan S1 angkatan 2024


UGM dan Sookmyung Women's University Korea Selatan Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan dan Anak Muda

6 hari lalu

Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Sookmyung Women's University, dan Asia Pacific Women's Information Network Center (APWINC). Ugm.ac.id
UGM dan Sookmyung Women's University Korea Selatan Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan dan Anak Muda

UGM bekerja sama dengan Sookmyung Women's University Korea Selatan lakukan pelatihan tingkatkan kompetensi kepemimpinan bagi perempuan dan anak muda.


Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191

7 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno setuju dengan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.