Peserta yang menunggak diberi keringanan diskon dan cicilan
Oleh sebab itu, dia menyarankan peserta yang tidak mampu membayar tunggakannya sekaligus, diberi keringanan diskon dan pembayaran secara mencicil. Dengan begitu, peserta nonaktif tadi bisa membayar tagihannya dan menjadi peserta aktif.
"Dan tunggakan-tunggakan yang tadinya tidak menjadi pendapatan riil, sekarang menjadi pendapatan riil karena dibayar walaupun secara mencicil," ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch itu.
Perusahaan yang tak daftar diberi sanksi
Selain itu, dia juga menyarankan perusahaan swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan agar diberi sanksi. Dia menilai, pengawas dan kejaksaan bisa menyurati atau memanggil perusahaan tersebut.
Menurut Timboel, upah minimum selalu naik setiap tahun sehingga potensi peningkatan pendapatan dari BPJS Kesehatan dari pekerja penerima upah atau PPU badan usaha terbilang besar.
"Dari sisi pembiayaan (pengeluaran BPJS Kesehatan), memang walaupun ada peningkatan kapitasi, INA-CBG dan sebagainya, tapi faktanya pembiayaan kesehatan kita masih diwarnai fraud," ungkap Timboel.
Misalnya, dia mencontohkan jumlah ibu hamil yang melakukan operasi sesar mencapai 770 ribu orang. "Apa betul sampai 770 ribu-an ibu-ibu hamil harus di sesar?" tutur dia.
Padahal, dia menilai prosedur tersebut tergolong mahal sehingga harus dikendalikan. Contoh lain yang termasuk fraud, menurut Timboel, adalah pasien yang dirawat selama tiga hari lalu disuruh pulang, tetapi seminggu kemudian diminta kembali.
"Fraud itu mengakibatkan peningkatan pembiayaan," tutur dia. "Yang fraud-fraud ini harus diminimalisir secara signifikan."
