Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

image-gnews
BTN Syariah. TEMPO/Seto Wardhana
BTN Syariah. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu permohonan tertulis terkait rencana merger antara Bank Tabungan Negara atau BTN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI).

"Sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan tertulis kepada OJK terkait rencana aksi korporasi dimaksud," kata Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  di Jakarta,  Jumat, 17 Mei 2024

Dian menjelaskan, OJK telah melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan, termasuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. "OJK akan mengevaluasi dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila bank telah mengajukan permohonan tersebut kepada OJK," imbuhnya.

Sebelumnya, pada Februari 2024, OJK juga menyampaikan hal serupa terkait rencana merger ini.

Diketahui, BTN Syariah dan Bank Muamalat direncanakan akan bersinergi melalui aksi penggabungan atau merger. Hal itu disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada akhir tahun 2023. 

Pemerintah berharap merger ini dapat menciptakan bank syariah besar di Indonesia, bahkan ditargetkan masuk 16 besar bank syariah dunia. Proses merger ini masih dalam tahap uji kelayakan (due diligence) yang belum selesai karena keterlambatan data, terutama data perkreditan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, BTN akan melakukan pemisahan UUS mengingat jumlah aset yang dimiliki BTN Syariah saat ini telah mencapai lebih dari Rp50 triliun. Perusahaan hasil merger paling lambat harus berdiri pada Oktober 2025, sebagaimana dengan ketentuan OJK.

Sementara itu, Bank Muamalat saat ini belum memiliki komisaris utama definitif. OJK pun terus mengawasi pemenuhan implementasi tata kelola yang baik, termasuk kecukupan pemenuhan jajaran komisaris dan direksi sesuai ketentuan berlaku.

Penolakan dari MUI

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menolak rencana merger antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) dengan BTN Syariah. Alasannya, Anwar ingin agar Bank Muamalat tetap menjadi bank swasta milik umat dan menjaga sejarahnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ide untuk memergerkan Bank muamalat dengan BTN Syariah sebaiknya tidak dilanjutkan," kata Anwar dalam keterangan resminya yang dikutip pada Selasa, 23 Januari 2024.

Anwar menjelaskan, ide pendirian Bank Muamalat datang dari MUI, ICMI, NU, Muhammadiyah, dan pengusaha muslim. Bank ini didirikan pada tahun 1992 dan bukan bank milik pemerintah.

Menurut Anwar, merger Bank Muamalat dengan BTN Syariah akan menghilangkan identitasnya sebagai bank swasta milik umat. Dia juga khawatir merger ini akan menggeser fokus Bank Muamalat dari membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) ke bisnis yang lebih menguntungkan.

Anwar berharap Bank Muamalat dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara lain, selain merger. Dia juga meminta agar pemerintah memperhatikan sejarah dan tujuan pendirian Bank Muamalat saat mengambil keputusan terkait masa depan bank ini.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa BTN dan Bank Muamalat sedang dalam pembicaraan untuk merger. Saat itu, ia berharap merger ini dapat selesai pada Maret 2024 dan menjadikan bank hasil merger sebagai salah satu dari 10 bank syariah terbesar di Indonesia.

Merger, atau penggabungan, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada, yang mengakibatkan: (1) aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan dan (2) status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

MICHELLE GABRIELA | AMELIA RAHIMA SARI 

Pilihan Editor: Waketum MUI Tolak Rencana Merger Bank Muamalat dan BTN Syariah, Ini 2 Alasan Utamanya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Wajib Asuransi Kendaraan: Perusahaan Asuransi Mendukung, Pekerja Angkutan Menolak

14 jam lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Rencana Wajib Asuransi Kendaraan: Perusahaan Asuransi Mendukung, Pekerja Angkutan Menolak

Pemerintah berencana memberlakukan aturan wajib asuransi kendaraan pada 2025. Perusahaan asuransi menyambut gembira. Pekerja angkutan menolaknya.


Pembayaran Wajib Asuransi Kendaraan Diusulkan Digabung dengan Pajak

15 jam lalu

Ilustrasi asuransi kendaraan. frogdogquotes.com
Pembayaran Wajib Asuransi Kendaraan Diusulkan Digabung dengan Pajak

Pembayaran wajib asuransi kendaraan diusulkan untuk digabung dengan pembayaran pajak kendaraan.


Begini Cerita Awal Munculnya Aturan Wajib Asuransi Kendaraan

16 jam lalu

Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Begini Cerita Awal Munculnya Aturan Wajib Asuransi Kendaraan

Aturan mengenai wajib asuransi kendaraan yang bakal berlaku tahun depan merupakan usulan pemerintah.


Kendaraan Wajib Asuransi Tahun Depan, AAUI Sebut akan Pakai Sistem Digital dan AI

17 jam lalu

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan saat ditemui di kantornya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Kendaraan Wajib Asuransi Tahun Depan, AAUI Sebut akan Pakai Sistem Digital dan AI

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan institusinya masih menunggu Peraturan Pemerintah yang akan mewajibkan kendaraan memiliki asuransi sebagai tindak lanjut dari UU P2SK.


Begini Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah Bertemu Jelang Olimpiade Paris 2024

18 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersilaturahmi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis, Senin, 23 Juli 2024. (Instagram/@erickthohir)
Begini Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah Bertemu Jelang Olimpiade Paris 2024

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersilaturahmi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis, menjelang Olimpiade Paris 2024.


OJK Peringatkan Bahaya Selfie Pakai KTP Sembarangan, Apa Risikonya?

1 hari lalu

Petugas melakukan aktivasi Identifikasi Kependudukan Digital (IKD) milik warga di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024. Suku Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan menggelar pelayanan jemput bola administrasi kependudukan untuk mengurus aktivasi Identifikasi Kependudukan Digital (IKD), perekaman KTP-el, pembaharuan kartu keluarga, akta kelahiran, dan lainnya untuk mempermudah warga dalam rangka tertib administrasi kependudukan. TEMPO/M Taufan Rengganis
OJK Peringatkan Bahaya Selfie Pakai KTP Sembarangan, Apa Risikonya?

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada ketika mengirimkan foto selfie KTP. Apa saja ancaman bahayanya?


20 BUMN Sumbang Dividen Rp85 Triliun untuk Negara, Siapa Setor Paling Besar?

1 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
20 BUMN Sumbang Dividen Rp85 Triliun untuk Negara, Siapa Setor Paling Besar?

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 20 perusahaan pelat merah berhasil memberikan dividen untuk negara tahun 2024 sebesar Rp85,52 triliun.


Deretan Lowongan Kerja BUMN dan Swasta dengan Tenggat 31 Juli 2024

1 hari lalu

Ilustrasi Mencari Lowongan Kerja. Tempo/Tony Hartawan
Deretan Lowongan Kerja BUMN dan Swasta dengan Tenggat 31 Juli 2024

Beberapa badan usaha BUMN membuka lowongan kerja dengan tenggat hingga akhir bulan ini. Tunggu apa lagi?


Whoosh Dituding Bikin Rugi, Erick Thohir Membela dan Jokowi ke Bandung Naik Kereta Cepat

2 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Whoosh Dituding Bikin Rugi, Erick Thohir Membela dan Jokowi ke Bandung Naik Kereta Cepat

Setelah Proyek Whoosh dituding sebagai penyebab kerugian PT Wijaya Karya, Kementerian BUMN membela kereta cepat Jakarta-Bandung itu.


Anggota Dewan Nilai Wajib Asuransi Kendaraan Bebani Masyarakat: Pajak Kendaraan Bermotor Saja Nunggak

2 hari lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Anggota Dewan Nilai Wajib Asuransi Kendaraan Bebani Masyarakat: Pajak Kendaraan Bermotor Saja Nunggak

Fraksi PKS menolak kewajiban asuransi kendaraan bermotor, apalagi hanya karena pendapat OJK yang asal-asalan mengutip UU P2SK