TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk memberlakukan program aparatur sipil negara (ASN) paruh waktu menjadi berita terpopuler yang banyak dibaca. Program ASN paruh waktu ini dianggap bisa membuat anggaran pemerintah lebih efisien. Namun program ini juga menyimpan banyak potensi masalah. Salah satunya adalah potensi timbulnya diskriminasi dan kecemburuan di kalangan ASN.
Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) akan meresmikan bursa kripto Indonesia yang dijadwalkan bulan ini, Juli 2023.
Berikutnya adalah berita mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengungkap kasus penyelundupan benur atau benih lobster ke luar negeri, salah satunya ke Singapura.
Kemudian berita mengenai rencana penerapan cukai terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang tidak kunjung diterapkan meskipun aturan ini dianggap bisa meningkatkan pendapatan pemerintah.
Berita kelima mengenai penyebab melambungnya harga ayam. Saat ini harga ayam mencapai Rp 90 ribu per ekor. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengatakan lonjakan harga ayam itu terjadi karena suplai ayam lebih banyak ke perusahaan besar.
Baca Juga:
Berikut rangkuman lima berita terpopuler Tempo.co.
- Wacana ASN Paruh Waktu, Pengamat: Menghemat Anggaran namun Bisa Bermasalah
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan wacana pemberlakuan aparatur sipil negara (ASN) paruh waktu bisa untuk efisiensi biaya belanja pegawai. Namun, perlu aturan khusus yang jelas dan spesifik terkait ASN paruh waktu tersebut. Sebab, menurut dia, sejumlah potensi masalah juga bisa timbul dari skema ini.
"Kebijakan ASN paruh waktu bisa bikin rumit manajemen ASN karena gajinya bisa tidak sama dengan yang full time (penuh waktu), jam kerjanya juga berbeda," kata Trubus kepada Tempo, Sabtu, 15 Juli 2023.
Belum lagi, kata dia, masalah diskriminasi atau kecemburuan sosial yang sangat mungkin terjadi. "Dan yang tidak kalah penting, bagaimana koordinasi antara ASN paruh waktu dengan yang full time?" ucap Trubus.
Trubus tidak menutup mata jika ASN paruh waktu bisa menghemat anggaran. Namun, kebijakan ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Perlu kajian yang matang, sehingga potensi masalah bisa dihindari. Begitupun dengan pengklasifikasian per bidang pekerjaan.
ASN paruh waktu, menurut Trubus, bisa diterapkan bagi tenaga pendukung yang selama ini menjadi ASN penuh waktu tetapi jam kerjanya sedikit alias banyak menganggur. Ketimbang membuat boros anggaran karena banyaknya tunjangan, maka bisa dibuat skema paruh waktu.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Apa Peran Bursa Kripto ...
