TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan utang pemerintah Indonesia kepada Dana Moneter Internasional atau IMF telah lunas.
"Utang kita udah selesai ya sama IMF. Kita harus terima kasih sama pemerintahan sebelumnya, sebelum Pak Jokowi. yaitu di zamannya Pak SBY," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023.
Menurut Bahlil, pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY berhasil menyelesaikan utang Indonesia ke IMF.
Jadi, kata dia, banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi Indonesia.
"Langit runtuh pun hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin," beber Bahlil.
Lebih lanjut, dia menegaskan larangan ekspor mineral mentah tetap akan dilakukan. Dia pun mempersilahkan yang tidak bersepakat dengan kebijakan itu untuk mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Sebelumnya, IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel, serta tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.
"Jangan kemudian negara kita ada lagi yang mau atur-atur," tutur dia.
Sementara itu dinukil dari laman IMF, Jumat, tidak ditemukan nama Indonesia pada tabel bertajuk 'Total Kredit Outstanding IMF ' per 1 hingga 29 Juni 2023. Di tabel itu, terlihat sekitar 95 negara dengan total utang beserta jumlah pembayaran pada masing-masing negara.
Dalam laman IMF yang berbeda bertajuk 'Indonesia: Posisi Keuangan dalam Pendanaan' pada 31 Mei 2023, tertulis "pembelian terutang dan pinjaman: tidak ada."
Ketika di klik lebih jauh pada opsi 'credit outstanding', terlihat Indonesia sudah tak memiliki utang kepada IMF terhitung per 31 Desember 2006.
Pilihan editor: Dugaan Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Bijih Nikel, Bahlil: Pemerintah Tidak Tahu Sama Sekali
