TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku sering memeriksa alokasi anggaran APBN maupun APBD. Menurut dia, realisasi anggaran beberapa program kerap jauh dari yang ditentukan lantaran lemahnya pengawasan.
"Banyak APBN dan APBD berpotensi tidak optimal. Perlu saya ingatkan pada semuanya, baik pusat maupun daerah, penggunaan anggarannya," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023.
Jokowi mencontohkan anggaran stunting sebesar Rp 10 miliar. Dia mengaku kaget saat mengecek rincian anggaran tersebut. Pasalnya, mayoritas anggaran tidak dialokasikan untuk belanja bantuan pangan seperti telur, susu, protein, sayuran.
Anggaran stunting, kata Jokowi, justru banyak mengalir untuk keperluan operasional. Dari total anggaran Rp 10 miliar, Jokowi menyebut sebanyak Rp 3 miliar mengalir untuk biaya perjalanan dinas. Kemudian untuk rapat sebanyak Rp 3 miliar dan penguatan pengembangan Rp 2 miliar.
"Kapan stuntingnya akan selesai kalo begini? Ini yang harus diubah semuanya," ucap Jokowi. Jokowi menilai seharusnya anggaran yang dialokasikan untuk bahan pangan pencegahan stunting sebesar Rp 8 miliar, baru kemudian sisanya untuk biaya lain.
Anggaran pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi sorotan Jokowi. Dia menyebut, di salah satu kabupaten ada anggaran penambangan UMKM dengan total Rp 2,5 miliar. Namun setelah dilihat rinciannya, Rp 1,9 dialokasikan untuk honor dan perjalanan dinas.
Selanjutnya: Sisanya, anggaran Rp 600 juta itu pun, menurut Jokowi....
