Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bos LPS: Saya Pernah Ngomong Soal Simpanan Jumbo Dipelintir

image-gnews
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa bercerita omongannya tentang simpanan jumbo yang dipelintir.

"Saya pernah ngomong simpanan jumbo terus dipelintir. Katanya kalau simpanan jumbo besar, atau yang jumbo besar yang kecil turun, katanya ada peningkatan kesenjangan kesejahteraan," kata Purbaya dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 26 Mei 2023.

Dia pun mengingatkan ekonom yang berkomentar seperti itu agar tidak melihat data dari satu titik. Menurut dia, data harus dikonfirmasikan dengan data-data yang lain.

"Kalau dilihat (simpanan) yang kecil turun terus dibilang, di bawah 100 juta, pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga)-nya turun, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjemahan seperti itu salah. Gimana kalau yang Rp 100 juta itu menurun karena kelasnya naik ke Rp 2 miliar atau lebih?" papar Purbaya.

Memang kalau dari data, kata dia, pertumbuhan simpanan di atas Rp 5 miliar masih cukup kuat. Dia pun menengarai hal tersebut disebabkan dua hal. 

"Pertama, perusahaan untungnya banyak atau masih tumbuh ekspansi. Yang kedua, banyak orang makin kaya," ujar Purbaya.

Dia kembali menegaskan untuk tidak mudah menerjemahkan suatu data. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia masih cukup mengalami peningkatan kemakmuran. 

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai tumbuhnya rekening di atas Rp 5 miliar menandakan adanya ketimpangan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal ini dia ungkap usai LPS merilis data pertumbuhan simpanan tier di atas Rp 5 miliar meningkat dari 4,9 persen year on year (yoy) pada Januari 2019 (sebelum pandemi) menjadi 9,6 persen yoy pada Maret 2023. 

Adapun rata-rata nominal per rekening juga meningkat. Sedangkan simpanan di bawah Rp 100 juta melambat dari 9,3 persen yoy pada Januari 2019 menjadi 3,6 persen pada Maret 2023. 

Kondisi tersebut juga diiringi penurunan rata-rata nominal per rekening dari Rp 2,9 juta menjadi Rp 1,96 juta. “Itu membuat ketimpangan pasca pandemi semakin lebar,” ujar Bhima.

Ditambah lagi, kata dia, menurut data Februari 2023 masih ada 8 juta orang yang menganggur. Artinya, itu menjadi suatu tantangan. 

Dia menilai, orang kaya bahkan bisa mendapatkan uang tanpa kerja keras karena uang yang bekerja. Sementara orang miskin harus berjuang dan bersaing dengan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

AMELIA RAHIMA SARI | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: LPS Pertahankan Suku Bunga Penjaminan 4,25 Persen

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta Pertemuan BI, OJK, LPS dengan Menkeu Lebih Sering Dilakukan, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Pertemuan BI, OJK, LPS dengan Menkeu Lebih Sering Dilakukan, Apa Alasannya?

Jokowi minta pertemuan antara Gubernur BI, Kepala OJK, Kepala LPS dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian lebih sering dilakukan. Apa Alasannya?


DPR Mulai Rangkaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Badan Supervisi OJK dan LPS

6 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Mulai Rangkaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Badan Supervisi OJK dan LPS

Komisi XI DPR memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan Badan Supervisi OJK dan Badan Supervisi LPS.


Lamaran Putreri Ke-5 Ketua MPR-RI Penuh Kebahagiaan

7 hari lalu

Lamaran Putreri Ke-5 Ketua MPR-RI Penuh Kebahagiaan

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo beserta keluarga besarnya menerima lamaran Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla) kepada salah satu puteri Bamsoet, Saras Shintya Putri (Cacha).


APBN Defisit Rp 700 Miliar, Ekonom: Fiskal Masih Aman tapi...

9 hari lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
APBN Defisit Rp 700 Miliar, Ekonom: Fiskal Masih Aman tapi...

APBN per Oktober 2023 tercatat defisit sebesar Rp 700 miliar atau 0,003 persen dari PDB. Bagaimana pendapat ekonom soal ini?


Beda Statement Jokowi dan OIKN Soal Investor Asing, Ini Kata Ekonom dan Analis

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Beda Statement Jokowi dan OIKN Soal Investor Asing, Ini Kata Ekonom dan Analis

Jokowi dan OIKN memiliki pernyataan berbeda mengenai masuknya investor asing ke IKN. Bagaimana tanggapan ekonom dan analis?


OJK Cabut Izin Usaha BPR Indotama Sulawesi, LPS Jamin Simpanan Nasabah

13 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Cabut Izin Usaha BPR Indotama Sulawesi, LPS Jamin Simpanan Nasabah

OJK mencabut izin usaha Perumda PT Bank Perkreditan Rakyat Indotama UKM Sulawesi (BPR Indotama UKM Sulawesi).


Daftar Perusahaan yang Bakal Groundbreaking di IKN per Desember 2023, Ada Milik Keluarga Prabowo

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kelima kanan) menyampaikan pengarahan saat peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 23 September 2023. Hotel Vasanta menjadi hotel kedua yang dibangun di kawasan IKN. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Daftar Perusahaan yang Bakal Groundbreaking di IKN per Desember 2023, Ada Milik Keluarga Prabowo

Otorita IKN mengumumkan daftar sejumlah perusahaan yang rencananya bakal groundbreaking di IKN pada Desember 2023. Perusahaan apa saja itu?


Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Konferensi FAEA, 200 Ekonom Bakal Bahas Kolaborasi ASEAN

17 hari lalu

Tugu Yogyakarta dikelilingi pagar baru. (Tempo/Pribadi Wicaksono)
Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Konferensi FAEA, 200 Ekonom Bakal Bahas Kolaborasi ASEAN

Yogyakarta akan resmi menjadi tuan rumah Konferensi Federasi Asosiasi Ekonom ASEAN (FAEA) ke-46.


Ekonom Soroti Penyebab Lambatnya Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia

18 hari lalu

Berwakaf sejak dini di Allianz life syariah.
Ekonom Soroti Penyebab Lambatnya Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia

Ma'ruf Amin menargetkan literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat mencapai 50 persen.


Ekonom: PHK Akibat Aksi Boikot Produk Israel Tidak Akan Terjadi dalam Waktu Dekat

18 hari lalu

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Ekonom: PHK Akibat Aksi Boikot Produk Israel Tidak Akan Terjadi dalam Waktu Dekat

Tauhid mengatakan pandemi memiliki dampak yang lebih besar dari aksi boikot produk Israel.