TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP bakal mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Deputi Kepala BPKP bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyebut realisasi KUR tahun 2022 mencapai Rp 365,50 triliun atau sekitar 97,95 persen dari target sebesar Rp 373,17 triliun. Saat ini BPKP bersama dengan Forum Pengawasan masih akan menyusun strategi pengawasan tersebut.
“Perlu dilakukan pengawasan oleh semua pihak yang terkait dalam mengawal akuntabilitas, baik dari sisi penyaluran KUR maupun terhadap kucuran anggaran subsidi KUR yang terus meningkat setiap tahunnya,” ujar Sally dalam keterangan tertulis pada Jumat, 13 Desember 2022.
Baca: Gunakan Sistem CBTC, LRT Jabodebek Bakal Beroperasi Tanpa Masinis
BPKP mencatat penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dari Rp 120,30 triliun pada 2018 menjadi Rp 365,50 triliun pada 2022. Adapun tahun ini pemerintah telah menetapkan target penyaluran KUR naik menjadi Rp 470 triliun. Kemudian pada 2024, naik menjadi Rp 585 triliun.
Menurut Sally, peningkatan target ditetapkan seiring upaya pemerintah dalam mendorong kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu ia menilai perlu ada pengawasan dari seluruh pihak agar KUR dapat dirasakan manfaatnya.
Dengan adanya KUR ini, dia berharap UMKM dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kemudahan itu antara lain berupa bunga yang rendah, agunan yang tidak diwajibkan bagi KUR dengan plafon di bawah Rp100 juta, dan kemudahan restrukturisasi yang diberikan oleh penyalur KUR.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut total 7,62 juta debitur telah diberikan KUR sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi empat yakni, KUR Mikro 66,41 persen, KUR Kecil 31,84 persen, KUR Super Mikro sebesar 1,74 persen, dan terakhir KUR Penempatan PMI di bawah 1 persen.
“Untuk kebijakan KUR tahun 2023, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian masih dalam proses pengundangan,” ujar Iskandar.
Baca: Kata Sri Mulyani Soal Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor Wajib Parkir di Indonesia
Sebagai informasi, pemerintah membentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR untuk meningkatkan efisiensi audit. Pembentukan forum itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Nomor 4 Tahun 2020. Adapun anggota dari Forwas KUR terdiri dari BPKP dan pihak-pihak dari berbagai kementerian dan lembaga, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
