TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memiliki beberapa proyek strategi nasional (PSN) dengan dana jumbo, tapi berbagai masalah menghambat aktivitas proyek hingga membuat molor operasional. Di antaranya adalah proyek Kereta Cepat-Jakarta Bandung (KCJB), Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek), dan tower base transceiver station (BTS).
Hambatan terjadi karena pandemi Covid-19 yang membuat bengkaknya pembiayaan, serta beberapa kecelakaan yang terjadi. Bahkan di proyek BTS yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terganggu oleh dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara proyek.
Baca Juga:
Berikut ini rangkuman masalah dalam PSN tersebut sebagai rangkaian dari kaleidoskop 2022.
1. Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Dalam proyek yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) ada beberapa masalah yang terjadi di tahun ini. Salah satunya adalah pada 30 September 2022, truk trailer multiaxle yang membawa gerbong kereta cepat tertabrak oleh truk lain di kilometer 102 jalan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang. Akibatnya perjalanan rombongan sempat terhenti.
Teranyar, kecelakaan terjadi pada proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN itu yang terjadi pada Minggu sore, 18 Desember 2022. Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi alias Edo mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pada 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
“Rangkaian kereta kerja yang dioperasikan Kontraktor Snohydro mengalami anjlok,” ujar dia dalam keterangan video yang diterima pada Senin malam, 19 Desember 2022. Menurut Edo, kereta kerja tersebut terdiri dari lokomotif diesel dan mesin pemasangan rel. “Jadi di sini yang keluar jalur adalah kereta kerja bukan rangkaian kereta cepat,” ucap dia.
Dalam insiden tersebut ada dua orang pekerja warga negara asing atau WNA Cina meninggal yang merupakan laki-laki bernama Chang Shin Shang, 40 tahun dan Chang Shin Yung, 36 tahun. Serta ada empat korban luka-luka berjenis kelamin laki-laki.
Selain dua kecelakaan yang terjadi tahun ini, proyek tersebut juga mengalami beberapa masalah di tahun sebelumnya. Pada 22 Oktober 2019, pengeboran tanah untuk konstruksi jalur kereta cepat di pinggir jalan tol Purbaleunyi kilometer 130 yang mengakibatkan ledakan pipa minyak milik PT Pertamina (Persero). Kejadian itu menyebabkan satu pekerja meninggal.
Menyusul pada 2 Maret 2020, di mana KCIC menghentikan sementara proses kontruksi karena mengakibatkan banjir di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Banjir tersebut dipicu oleh drainase yang tertimbun selama aktivitas proyek kereta cepat.
Pada 17 September 2021, warga mengadukan proyek KCJB ke Komisi Hak Asasi Manusia. Alasannya,karena terganggu pembuatan terowongan yang menerobos Gunung Bohong menggunakan teknik peledakan yang menyebabkan kerusakan puluhan rumah di Kompleks Tipar Silih Asih, Kabupaten Bandung Barat. Juga memicu retakan tanah memanjang yang membuat warga khawatir terjadi longsor.
Serta pada 5 Desember 2021, pembongkaran tiang penyangga rel du DK46, Telukjamber Barat, Kabupaten Karawang, diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menimpa satu unit eskavator yang tengah beropersi. Pembongkaran dilakukan karena tiang yang terpasang tidak presisi alias bergeser dari titik yang ditentukan, sehingga perlu dibangun ulang.
Selain itu, KCJB yang ditargetkan beroperasi pada Juni 2023 itu juga masih terkendala pembengkakan biaya atau cost overrun. Bos KCIC, Edo membeberkan penyebab timbulnya cost overrun, salah satu pemicunya adalah proses pembebasan lahan. Untuk perkiraan lahan yang dibebaskan didasarkan pada hitungan initial budget tahun 2015. Namun, karena ada beberapa kendala, pelaksanaannya baru dimulai 2016-2021.
Sehingga, kata dia, asumsi awal akhirnya berubah, khususnya mengenai penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP) atas tanah ataupun luasan. "Karena memang juga ada beberapa kebutuhan lahan yang ketemunya di tengah jalan, seperti adanya auxiliary building, tapak tower PLN, akses jalan ke stasiun, dan Stasiun Padalarang,” ujar Edo dalam rapat kerja dengan komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 November 2022.
Penyebab lain timbulnya cost overrun adalah adanya pandemi Covid-19. Wabah tersebut, kata Edo, berdampak besar bagi KCIC karena sekitar satu setengah tahun proyek tersebut terpaksa melambat karena pembatasan mobilitas pegawai dan aktivitas di lokasi proyek.
Selanjutnya adanya beberapa kondisi geologis yang sangat berpengaruh dan itu cukup ekstrem. Contohnya, tunnel 2 sepanjang 1,1 kilometer hampir semunya glass cell. Kemudian pekerjaan sub-grade juga memberikan tantangan geologis.
“Ini memberikan dampak adanya penambahan waktu, akhirnya ada delay dan memberikan dampak kelambatan terhadap tahapan pekerjaan berikutnya,” ucap dia.
Penyebab timbulnya cost overrun lainnya, menurut Edo, adalah perubahan desain khususnya untuk akses Jalan Halim-Kalimalang, akses jalan di Kawasan Industri Trans Heksa Karawang (THK), dan akses jalan di Stasiun Tegalluar. Selain itu adanya pembangunan Stasiun LRT Halim yang perencanaannya dibuat karena pada saat pembangunan Stasiun Halim dilewati oleh stasiun LRT.
Sehingga, untuk mendukung integrasi antara LRT dan kereta cepat pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan meminta agar dibangun stasiun baru LRT Halim di atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Kemudian area komersial stasiun Halim, pembangunan Halim Office, dan lainnya,” tutur dia.
Tak berhenti di situ. Perpajakan juga menjadi penyebab timbulnya cost overrun proyek karena ada perubahan kebijakan dari pemerintah soal PPN yang semula 10 persen menjadi 11 persen.
Selain itu, pengadaan lahan KCIC yang tidak bisa menggunakan UU nomor 2 tahun 2012 turut berimbas pada pengerjaan proyek. Edo menuturkan, pengadaan lahan dilakukan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) berdasarkan diskresi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal ini karena KCIC tidak bisa melakukan atau tidak bisa menjadi inisiator pengadaan lahan menggunakan Undang-undang tersebut.
“PSBI melakukan pengadaan lahan atas nama KCIC menggunakan dana KCIC. Setelah PSBI mendapatkan lahan tersebut HPL HGB diserahkan ke KCIC. Di situ muncul exposure pajak, baik itu PPh dan PPN, ini perhitungan hampir Rp 3 triliun,” kata dia.
Berikutnya, penyebab timbulnya cost overrun lainnya adalah adanya kendala cashflow dan budgeting pada empat BUMN sponsor Indonesia karena terdampak wabah Covid-19. Dengan adanya keterbatasan keuangan, mereka tak bisa menyetor modal yang sebagian digunakan sebagai base equity.
“Empat pembayaran kepada kontraktor tertunda 8 bulan. Jadi tidak bisa bayar kontraktor di tahun 2021. Dan ini memberikan dampak adanya slow down proyek. Tentunya biaya bunga kemudian biaya override akan bertambah karena itu,” ujar Edo.
Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang pembiayaannya belum dianggarkan dan menimbulkan penalti atas keterlambatan pembayaran. “Karena di dalam kontrak memang kami berkewajiban harus membayar yang namanya delay charge,” ucap Edo.
