TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkit calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) peserta Pemilu 2024 yang tidak setuju pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Bahlil menilai Capres-Cawapres tersebut sebagai contoh pemimpin yang tidak bijak.
Pasalnya, menurut Bahlil, menolak pemindahan ke IKN sama dengan tidak ingin melihat masyarakat wilayah Indonesia Timur, termasuk Kalimantan dan Sulawesi, untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Pulau Jawa.
"Dan alhamdulillah, Capres-cawapres itu kalah dalam pertarungan di Pilpres," kata Bahlil dalam acara “Kuliah Umum Potensi Investasi di IKN dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional” di Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru pada Kamis, 2 Mei 2024, dipantau Tempo dari siaran kanal YouTube Kementerian Investasi.
Pemilihan presiden-wakil presiden dimenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka. Pasangan ini mengalahkan dua pasangan lain yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Bahlil mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan dilakukan sebagai strategi pemerataan pertumbuhan wilayah dari Aceh sampai Papua. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, 53 persennya di Jawa. Presiden Jokowi, kata dia, ingin memeratakannya ke wilayah lain melalui pemindahan ibu kota.
"Ini keberanian luar biasa dari Presiden Jokowi," kata Bahlil.
Ihwal Capres-cawapres yang menolak pemindahan ibu kota, Bahlil memang tidak menyebut namanya. Namun, isu penolakan tersebut sempat disampaikan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 itu pernah mengatakan bakal mengkaji ulang rencana pemindahan ibu kota ke IKN. Hal ini Anies Baswedan sampaikan ketika mengikuti serangkaian diskusi Desak Anies di Kota Bandung, Jawa Barat.
"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kami akan kaji ulang itu semua," kata Anies, Rabu, 29 November 2023.
Anies Baswedan menyoroti anggaran yang begitu besar untuk IKN. Anies mengklaim dana sebesar Rp 460 triliun dapat dimanfaatkan ke sektor lainnya, mulai dari kesehatan sampai kesejahteraan rakyat, misalnya membangun Puskesmas. Termasuk untuk mengangkat kesejahteraan jutaan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), polisi, tentara.
Isu tersebut pun sempat direspons Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono. Agung mengatakan IKN tegak lurus dengan UU IKN dan konstitusi. Seperti diketahui, pemerintah tahun lalu menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Beleid itu kemudian direvisi dan disahkan menjadi UU pada Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.
UU tersebut pun menepis kekhawatiran soal kelanjutan proyek IKN jika terjadi pergantian pemimpin. "Kan, itu undang-undang," ujarnya.
Pilihan Editor: Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan
