Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

image-gnews
Suasana arus balik mudik setelah putusan Work From Home (WFH) di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu, 17 April 2024. Aturan WFO dan WFH bagi pegawai ASN usai libur lebaran berlaku pada tanggal 16-17 April 2024. Dalam hal ini, pemerintah mempersilakan pegawai ASN untuk menunda kepulangan dari mudik setelah adanya kebijakan yang berlaku. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Suasana arus balik mudik setelah putusan Work From Home (WFH) di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu, 17 April 2024. Aturan WFO dan WFH bagi pegawai ASN usai libur lebaran berlaku pada tanggal 16-17 April 2024. Dalam hal ini, pemerintah mempersilakan pegawai ASN untuk menunda kepulangan dari mudik setelah adanya kebijakan yang berlaku. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan secara bulanan sebesar 0,25 persen. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 106,13 di bulan Maret 2024 menjadi 106,4 di bulan April 2024. 

“Tingkat inflasi bulanan April 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu,” kata dia saat konferensi pers pada Kamis, 2 Mei 2024.

Amalia mengatakan kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah transportasi dengan inflasi sebesar 0,93 persen dan andil 0,12 persen. Secara rinci, penyumbang utamanya adalah tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,06 persen. Di lanjut tarif angkutan antar kota sebesar 0,03 persen, tarif kereta api sebesar 0,01 persen.

Salah satu faktor yang memengaruhi karena adanya momen mudik dan cuti bersama saat Hari Raya Idulfitri 1445 H pada tanggal 10 April 2024 lalu. “Musim mudik meningkatkan peningkatan jasa transportasi,” kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun komoditas lain yang memberikan andil inflasi adalah bawang merah sebesar 0,14 persen, emas perhiasan sebesar 0,08 persen, tomat 0,04 persen, serta bawang putih sebesar 0,02 persen.

Di sisi lain, terjadi andil deflasi pada komoditas seperti cabai merah dengan 0,14 persen, beras 0,12 persen, serta telur ayam ras sebesar 0,06 persen. Dari 38 provinsi di Indonesia, empat di antaranya mengalami deflasi secara bulanan.

Provinsi itu yakni Lampung minus 0,01 persen secara bulanan, Sumatera Utara minus 0,04 persen, Sulawesi Barat minus 0,27 persen, dan Sumatera Barat minus 0,3 persen. Sedangkan, inflasi tertinggi terjadi di Papua dan Papua Tengah sebesar 1,2 persen. Sementara deflasi terdalam terjadi di Sumatera Barat sebesar 0,30 persen. 

Pilihan EditorSri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

1 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara
Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemda yang memanipulasi data demi mendapat insentif dihukum.


Kasus Pemda Manipulasi Data BPS Demi Insentif, Sri Mulyani Konfirmasi ke Tito Karnavian

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Tony Hartawan
Kasus Pemda Manipulasi Data BPS Demi Insentif, Sri Mulyani Konfirmasi ke Tito Karnavian

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kasus Pemda manipulasi data BPS.


Deflasi Lima Bulan Berturut-Turut, Ekonom Ramal akan Berlanjut di Oktober

1 hari lalu

Pekerja menjahit tas di pabrik pembuat perlengkapan outdoor, PT Eksonindo Multi Product Industry di Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 14 Juni 2023. Dengan kemampuan produksi 6.000 tas, pabrik ini menargetkan bisa membuat 3 juta tas per tahun. Industri manufaktur ini dikenal sebagai produsen tas dan garmen dengan merk Eiger, Body Pack, dan Exsport. TEMPO/Prima Mulia
Deflasi Lima Bulan Berturut-Turut, Ekonom Ramal akan Berlanjut di Oktober

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memprediksi deflasi akan kembali terjadi di bulan Oktober ini.


Gelar Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024, Kemenparekraf Targetkan Pendapatan Rp 229 Miliar

1 hari lalu

Ilustrasi wisatawan asing di Indonesia. Dok. Kemenparekraf
Gelar Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024, Kemenparekraf Targetkan Pendapatan Rp 229 Miliar

Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 (WITF 2024) diadakan selama tiga hari berturut-turut, 2-4 Oktober 2024, di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta.


9,48 Juta Kelas Menengah Terancam Miskin, Ekonom Bright Institute Ungkap Penyebabnya

1 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
9,48 Juta Kelas Menengah Terancam Miskin, Ekonom Bright Institute Ungkap Penyebabnya

Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengungkap penyebab jutaan orang kelas menengah terancam miskin.


Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

1 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Jutaan orang yang masuk kelompok kelas menengah terancam miskin. Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?


Ekonom Menilai Wacana Perluasan Bansos untuk Kelas Menengah Bukan Solusi, Ini Alasannya

1 hari lalu

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. TEMPO/Fully Syafi
Ekonom Menilai Wacana Perluasan Bansos untuk Kelas Menengah Bukan Solusi, Ini Alasannya

Ekonom Yusuf Wibisono mengatakan perluasan program Bansos untuk kelas menengah bukan solusi menyelamatkan kelas ini dari kemiskinan. Ini alasannya.


10 Tahun Jokowi Memimpin, Budi Karya Beberkan 521 Infastruktur Fisik Transportasi Dibangun

2 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (tengah) dalam Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. ANTARA/Harianto
10 Tahun Jokowi Memimpin, Budi Karya Beberkan 521 Infastruktur Fisik Transportasi Dibangun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan lima ratus lebih infrastruktur telah dibangun selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.


Pinjaman Pegadaian Meningkat Jadi Rp 84,18 Triliun, OJK: Digunakan untuk Penuhi Kebutuhan Sehari-hari

2 hari lalu

Suasana pelayanan nasabah Pegadaian Salemba, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024. PT Pegadaian mencatatkan kinerja positif pada tahun 2023 dengan mencetak laba bersih sebesar Rp 4,38 Triliun. Pencapaian ini tumbuh 32,7% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 3,30 Triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pinjaman Pegadaian Meningkat Jadi Rp 84,18 Triliun, OJK: Digunakan untuk Penuhi Kebutuhan Sehari-hari

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, mengungkapkan tingkat penyaluran pinjaman industri pegadaian mengalami kenaikan 25,83 persen secara year on year (yoy).


RI Alami Deflasi Lima Bulan Beruntun, Ekonom Indef: Jadi Tantangan Awal Perekonomian Era Prabowo

2 hari lalu

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
RI Alami Deflasi Lima Bulan Beruntun, Ekonom Indef: Jadi Tantangan Awal Perekonomian Era Prabowo

Ekonom senior Indef mengatakan Ekonomi RI yang mengalami deflasi beruntun secara bulanan menjadi tantangan perekonomian yang berat bagi pemerintahan baru