Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kaleidoskop 2022: Kisruh Pertambangan Sepanjang Tahun, dari Wadas sampai Sangihe

image-gnews
Mengutip dari situs Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP.go.id, Rabu, 9 Februari 2022, nilai investasi untuk membangun bendungan Rp 2,06 triliun berasal dari APBN-APBD. Saat perencanaan, Bendungan Bener ini mulai konstruksi pada 2018 dan direncanakan mulai operasi pada 2023. Dok. Waskita
Mengutip dari situs Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP.go.id, Rabu, 9 Februari 2022, nilai investasi untuk membangun bendungan Rp 2,06 triliun berasal dari APBN-APBD. Saat perencanaan, Bendungan Bener ini mulai konstruksi pada 2018 dan direncanakan mulai operasi pada 2023. Dok. Waskita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sengkarut persoalan di sektor pertambangan masih jamak terjadi sepanjang 2022. Lima masalah tambang menjadi sorotan oleh publik karena langsung bersingungan dengan masyarakat. 

Pada awal 2022, masalah lahan pertambangan di Desa Wadas mengawali deretan sengkarut tersebut. Dugaan tindakan represif oleh aparat kepada warga penolak tambang dikritik banyak pihak. Isu-isu tambang lainnya, seperti penolakan warga terhadap tambang emas Sangihe, tambang emas di Trenggalek, dan masalah-masalah di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua muncul berikutnya.

Kemudian pada akhir tahun, pernyataan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka soal beking tambang ilegal di Klaten turut meramaikan pemberitaan. Berikut ini lima masalah tambang yang menjadi sorotan selama 2022. 

1. Kisruh Tambang Wadas

Polemik pembukaan lahan pertambangan andesit di Desa Wadas, Jawa Tengah, mengawali isu sengkarut tambang sepanjang 2022. Pada Februari lalu, warga Desa Wadas yang menolak proyek pertambangan di desanya dikepung polisi. Dugaan tindakan represif terjadi menjelang pengukuran tanah untuk pembukaan lahan. Sejumlah warga ditangkap ap=parat. 

Kisruh tambang di Desa Wadas masih terus terjadi meski masalah itu bergulir sejak 2017. Warga Desa Wadas menolak pembukaan lahan tambang karena khawatir pekerjaan ini bakal menimbulkan bencana ekologi pada masa mendatang, seperti kekeringan sumber mata air dan longsor. 

Adapun batuan andesit di desa tersebut akan dikeruk untuk bahan baku proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional (PSN) pemerintah. Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, Insin Sutrisno, telah meminta Gubernur Jawa Tengah Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah menghentikan rencana pertambangan serta menyetop pengukuran lahan.

“Kami juga meminta (Gubernur dan Kapolda) menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap Desa Wadas,” kata Insin Februari lalu. 

Dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diterima Tempo pada November 2021 menunjukkan 114 hektare lahan di Desa Wadas akan dibuka untuk tambang andesit. Jumlah itu seperempat dari total luas Desa Wadas. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak mengklaim berdasarkan hasil penelitian batuan di Wadas, cadangan batu hitam di desa itu memenuhi syarat teknis sebagai material timbunan Bendungan Bener. 

Pemerintah pun berencana mengeruk batuan andesit sebanyak 16,9 juta kubik di Wadas sebagai material utama untuk pembangunan dinding tanggul Bendungan Bener. Jumlah itu dua kali lipat dari angka riil kebutuhannya sebanyak 8,47 juta kubik. Mundur dua tahun dari target pengoperasian yang semula ditetapkan pada 2023, waduk ini diklaim akan menjadi yang paling besar di Asia Tenggara. 

Masalah tambang Wadas tak hanya berhenti di potensi bencana. Proyek tambang andesit ini  sonder izin usaha pertambangan (IUP). Berdalih bagian dari PSN, pemerintah hanya mengantongi izin penetapan lokasi (IPL) Bendungan Bener sebagai bekal mengeruk batuan hitam di perut Wadas. Sengkarut perizinan juga menjadi salah satu dasar warga Wadas menolak proyek pertambangan di desanya. Sampai akhir tahun ini, warga masih terus menyerukan penolakan terhadap proyek tersebut.

Baca juga: Sonder Izin Usaha Pertambangan di Mega Proyek Tambang Andesit Desa Wadas

Selanjutnya, Blok Wabu....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Sahkan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Profil Kawasan Ekonomi Khusus Itu

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Sahkan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Profil Kawasan Ekonomi Khusus Itu

Jokowi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Setangga di Kalimantan Selatan seluas 668,3 hektare, usulan perusahaan Haji Isam.


HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

14 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

Berikut profil HKBP yang umumkan tolak konsesi izin tambang Jokowi. "Tidak akan melibatkan dirinya sebagai Gereja untuk bertambang," kata Ephorus HKBP


Bukukan Laba Bersih Rp 27, 5 Triliun pada 2023, Dirut MIND ID: Prestasi Bagi Kami

14 hari lalu

alah satu kegiatan operasional BUMN Holding Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia atau Mind ID. (ANTARA/HO-Mind ID)
Bukukan Laba Bersih Rp 27, 5 Triliun pada 2023, Dirut MIND ID: Prestasi Bagi Kami

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan ekspansi operasional bisnis yang proaktif memacu inovasi dengan prinsip ekonomi sirkular disebut mampu memberi nilai tambah dan pendapatan usaha.


Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier Diangkat Jadi Komisaris Utama MIND ID

14 hari lalu

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Tempo/Tony Hartawan
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier Diangkat Jadi Komisaris Utama MIND ID

Fuad Bawazier sempat tercatat sebagai politikus PAN sebelum pindah ke Partai Hanura dan kini menjadi kader Partai Gerindra.


KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

15 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

Tak semua ormas keagamaan mengambil izin konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi, misalnya saja, KWI dan HKBP.


Muhammadiyah Sebut Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Administrasi Pemerintahan

15 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Muhammadiyah Sebut Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Administrasi Pemerintahan

Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menilai izin pertambangan khusus untuk ormas keagamaan melanggar UU Administrasi Pemerintahan.


Merdeka Copper Gold Tanggapai Dua Tambang Emas-Tembaga di Pani dan Banyuwangi Pernah Ditolak Warga

15 hari lalu

Logo PT Merdeka Copper Gold Tbk.  Foto : PT Merdeka Copper Gold Tbk
Merdeka Copper Gold Tanggapai Dua Tambang Emas-Tembaga di Pani dan Banyuwangi Pernah Ditolak Warga

PT Merdeka Copper Gold Tbk, angkat bicara soal aktivitas aneka pertambangannya kerap bersinggungan dengan warga lokal.


Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

17 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

Bahlil Lahadalia merespons permintaan Luhut supaya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan diawasi.


Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU

17 hari lalu

Segera Teken IUP untuk Nahdlatul Ulama, Bahlil: Saya Lahir dari Seorang Ibu Kader NU
Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan berikan izin usaha pertambangan (IUP) tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) ke PBNU.


Bahlil Percepat Proses Pemberian Izin Tambang untuk PBNU

17 hari lalu

Segera Teken IUP untuk Nahdlatul Ulama, Bahlil: Saya Lahir dari Seorang Ibu Kader NU
Bahlil Percepat Proses Pemberian Izin Tambang untuk PBNU

Menteri Bahlil mengatakan sedang mempercepat proses pemberian izin usaha pertambangan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).