TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presidensi G20 perlu membahas kerangka kecukupan modal. Sri berujar, ini menjadi solusi tepat untuk membantu berbagai negara mengoptimalkan Multilateral Development Banks (MDB).
“Baik dalam pembahasan risk appetite, creative financing atau pemanfaatan lebih banyak, callable capital. Semuanya memiliki potensi untuk dieksplorasi,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Oktober 2022.
Sri Mulyani mengatakan dunia tengah mengalami peningkatan volatilitas pasar yang membawa ancaman besar terhadap stabilisasi pasar keuangan. Kesinambungan fiskal sepanjang tahun ini pun terpengaruh.
Risiko-risiko tersebut, ujar Sri Mulyani, sangat berimbas bagi negara-negara yang termasuk dalam Emerging and Developing Economies (EMDEs). Tekanan terhadap anggaran negara meningkat secara substansial di sebagian besar EMDE dalam beberapa tahun terakhir yang menghadapi pandemi Covid-19.
Anggaran negara, selama Covid-19 lalu, telah berfungsi melindungi kehidupan dan penghidupan kelompok masyarakat yang rentan dan memberikan dukungan untuk pemulihan ekonomi. Akibatnya, negara yang memiliki nilai utang yang tinggi akan menghadapi tekanan anggaran yang semakin meningkat dengan melonjaknya cost of fund seiring meningkatnya arus keluar modal dan depresiasi mata uang lokal.
Baca juga: Terkini Bisnis: IMF Yakin Terhadap Prospek Perekonomian RI, Sri Mulyani Soroti Masalah Pupuk
Sebelumnya Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi kondisi dunia tidak baik-baik saja pada tahun depan. Lembaga internasional itu memperkirakan sepertiga dari ekonomi global terkontraksi, baik tahun ini maupun tahun depan.
Karena itu, ketergantungan negara-negara pada dukungan MDB dianggap penting. Presiden Center for Global Development Masood Ahmed menyatakan seruan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui MDB merupakan cerminan dari meningkatnya kebutuhan yang ada.
Hal ini, untuk menindaklanjuti sustainable development goals dan pembiayaan. “Namun, ada seruan khusus, yaitu pembiayaan proyek terkait perubahan iklim dan global public goods. Tidak hanya membutuhkan adaptasi dari peran lembaga-lembaga (MDB) ini agar lebih selaras dalam menanggapi tantangan hari ini, tetapi juga kemampuan (dari MDB) untuk membiayainya,” kata dia.
MUTIA YUANTISYA
Baca juga: Terpopuler: Sri Mulyani Bilang Dunia Tak Baik-baik Saja, Ancaman PHK Massal
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
