TEMPO.CO, Jakarta - Pajak merupakan pungutan wajib bagi warga negara untuk negara sebagai bentuk sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.
Namun karena permasalahan Covid-19, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada wajib pajak orang pribadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pemerintah kemudian menetapkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Berdasarkan UU HPP Pasal 7 ayat (2a) wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam setahun pajak. Hal inilah yang membuat wajib pajak pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak. Artinya jika omzet yang didapatkan kurang dari Rp 500 juta per tahun, maka pelaku UMKM dikenai bebas pajak penghasilan atau PPh final.
Dilansir dari vokasi.unair.ac.id, ketentuan terkait batasan omzet yang tidak kena pajak ini berlaku baru pada tahun 2022. Tentu kebijakan ini amat memihak pada pelaku UMKM.
Dilansir dari bisnis.com, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers menyatakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah ditetapkan sebagai UU oleh DPR pada Kamis, 7 Oktober2021.
Menurutnya, besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi UMKM orang pribadi ditetapkan sebesar Rp500 juta per tahun. Dapat disimpulkan bahwa UMKM dengan peredaran bruto per tahun di Rp500 juta tidak akan dikenakan PPh. Selama ini karena tak ada batas yang mengatur, UMKM juga dikenakan PPh final 0,5 persen.
Menurut Sri Mulyani, ketentuan tersebut hadir sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM yang ada. Diharapkan dengan UMKM yang peredaran bruto di bawah Rp500 juta bebas PPh, bisnis pelaku UMKM dapat lebih berkembang.
ANNISA FIRDAUSI
Baca: Sri Mulyani Sebut 138.635 UMKM Manfaatkan Insentif Pajak Penghasilan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
