Sehingga nantinya pemberian bantuan kredit kepemilikan rumah bagi MBR informal mendapatkan skema yang tepat. “Jika sektor MBR informal ini dapat dipetakan lebih rinci, pasti akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan,” kata Iwan pada waktu yang sama.
Dia mencontohkan, petani bisa masuk ke dalam kategori MBR informal karena tidak menerima slip gaji. Namun kemampuan bayar mereka cukup tinggi, sehingga solusi yang diklaim tepat adalah pemetaan sektor MBR informal yang akan dijadikan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal.
Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah melaksanakan program pembangunan perumahan bagi MBR informal, seperti Perumahan bagi Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Kabupaten Garut, Perumahan bagi Guru Honorer di Kabupaten Kendal, dan Perumahan bagi Penyapu Jalan di Kota Prabumulih.
Kementerian PUPR pun mengklaim proses yang ada tidak lepas dari kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk membuat hunian layak huni untuk MBR indormal. Seperti pada pembangunan perumahan bagi Guru Honorer di Kabupaten Kendal yang dijamin oleh pemerintah daerah setempat untuk perizinan dan pembangunannya.
FAIZ ZAKI
BACA: Kepala Otorita IKN Bisa Putuskan Proyek KPBU Tanpa Lewat Kementerian PUPR
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
