TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat backlog kepemilikan rumah sebanyak 11 juta. Sedangkan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ingin masyarakat khususnya MBR untuk memiliki hunian layak.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 Februari 2022.
Dari jumlah backlog 93 persen, ada 33 persen backlog dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 60 persen masyarakat miskin, serta seluruhnya didominasi oleh segmen MBR informal.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pengadaan perumahan bagi MBR informal perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar risiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan mereka.
Adanya kegiatan Aspiration Gathering Kajian Ekosistem Perumahan dan Grand Design Segmen MBR Informal, Kementerian PUPR akan memudahkan perbankan dalam pembiayaan perumahan bagi MBR informal. Ke depannya MBR informal akan dikelompokkan sesuai profil risiko, mulai dari rendah, sedang, dan tinggi.