Kepala Otorita IKN Bisa Putuskan Proyek KPBU Tanpa Lewat Kementerian PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek pembangunan jalan 1.832 km perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, Sabtu, 27 November 2021. Foto: Kementerian PUPR

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan berbagai wewenang Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang akan memegang pemerintahan di Nusantara. Salah satunya, Otorita IKN dapat memutuskan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) tanpa memperoleh izin dari Kementerian PUPR.

“Otorita IKN diberi mandat KPBU untuk membuat SPAM (sistem penyediaan air minum) atau IPAL (instalasi pengolahan air limbah), yang biasanya harus lewat Kementerian PUPR, sekarang tidak perlu. Otorita IKN punya kewenangan memutuskan langsung KPBU,” ujar Basuki dalam diskusi bersama RRI, Rabu, 23 Februari 2022.

Basuki mengatakan Otorita IKN akan dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya setingkat dengan menteri. Kepala Otorita IKN bakal dipilih langsung oleh presiden dan bertanggung jawab kepada kepala negara.

Berbagai wewenang yang sepenuhnya berada di tangan Otorita IKN, seperti mekanisme pelaksanaan KPBU, digadang-gadang bakal mempercepat rencana pembangunan ibu kota serta memudahkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga. Tak hanya bertugas memastikan pembangunan berjalan lancar, Otorita IKN memiliki tugas untuk memastikan konsep pengembangan ibu kota sesuai visi dan misi negara.

Bila merujuk pada masterplan-nya, IKN akan dibangun dengan konsep kota hijau. Sebanyak 70 persen dari total keseluruhan lahan IKN akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Sedangkan 20-30 persen sisanya untuk gedung perkantoran, ruang komersial, dan area pembangunan fisik lainnya.

“Mudah-mudahan Otorita IKN bisa mengendalikan (pembangunan). Makanya visi presiden harus dituangkan dalam regulasi oleh Otorita,” ucap Basuki.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyebut Kepala Otorita IKN akan dilantik secepatnya."Secepatnya. Ini mungkin ya, minggu-minggu depan sudah kita lantik," ujar Jokowi. Ia menyebut, kandidat Kepala Otorita yang akan ditunjuk berasal dari non-partai politik. "Dari non parpol," ujarnya.






Bamsoet Akui PPHN Buat Jamin Keberlangsungan IKN

8 jam lalu

Bamsoet Akui PPHN Buat Jamin Keberlangsungan IKN

Untuk menjamin keberlanjutan proyek IKN, kata Bamsoet, maka pihaknya bakal memasukkan IKN ke dalam PPHN agar tetap bisa berlanjut.


Terpopuler Bisnis: Klaim Dampak Ekonomi IKN ke Warga Lokal, Stok Beras 2 Tahun Sebelum Ekspor

20 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Klaim Dampak Ekonomi IKN ke Warga Lokal, Stok Beras 2 Tahun Sebelum Ekspor

Bank Indonesia menyebut dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dirasakan warga setempat.


Bank Indonesia Sebut Dampak Ekonomi Pembangunan IKN Sudah Dirasakan Warga Kaltim

1 hari lalu

Bank Indonesia Sebut Dampak Ekonomi Pembangunan IKN Sudah Dirasakan Warga Kaltim

Bank Indonesia menyebut dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terasa di provinsi ini.


Tol Cisumdawu Ditargetkan Rampung Akhir 2022, Ini Progresnya

1 hari lalu

Tol Cisumdawu Ditargetkan Rampung Akhir 2022, Ini Progresnya

Penyelesaian konstruksi Jalan Tol Cisumdawu Seksi 2-6 ditargetkan rampung menjelang akhir tahun 2022.


Tito Karnavian Bentuk Satgassus Merah Putih Setelah Aksi Demo Ahok, Sekarang Bubar Jalan

2 hari lalu

Tito Karnavian Bentuk Satgassus Merah Putih Setelah Aksi Demo Ahok, Sekarang Bubar Jalan

Kapolri Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satgassus Merah Putih yang dipimpin Irjen Ferdy Sambo. Kapan awal pembentukannya?


Bamsoet Usul IKN Masuk PPHN untuk Menjamin Kepastian Pembangunan

3 hari lalu

Bamsoet Usul IKN Masuk PPHN untuk Menjamin Kepastian Pembangunan

Menurut Bamsoet hal ini perlu dilakukan agar kepastian pembangunan IKN dapat terus berlanjut walau Jokowi sudah lengser.


Anies Belum Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, PSI: Cuma Retorika

3 hari lalu

Anies Belum Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, PSI: Cuma Retorika

Politikus PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menilai Anies Baswedan sebenarnya masih membutuhkan pergub penggusuran warisan Ahok


Pergub Penggusuran Era Ahok Belum Dicabut, PSI Anggap Anies Baswedan Ingkar Janji

3 hari lalu

Pergub Penggusuran Era Ahok Belum Dicabut, PSI Anggap Anies Baswedan Ingkar Janji

Hingga menjelang akhir masa tugasnya pada 16 Oktober 2022, Anies tidak kunjung mencabut Pergub Penggusuran era Ahok.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Minta Pertamina Kontrol BBM, Nasib Tender Proyek IKN

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Minta Pertamina Kontrol BBM, Nasib Tender Proyek IKN

Berita terpopuler dimulai dari Sri Mulyani meminta lagi agar PT Pertamina (Persero) bisa mengendalikan volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM).


Kontruksi Proyek IKN Digarap September, Menteri PUPR Sebut Tak Ada Masalah Anggaran

4 hari lalu

Kontruksi Proyek IKN Digarap September, Menteri PUPR Sebut Tak Ada Masalah Anggaran

PUPR menyebutkan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, baru dimulai bulan September 2022.