TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sudah duduk bersama membahas tentang prioritas pasokan gas alam cair untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Dalam pertemuan itu, kata Erick, sudah ada sinyal kepastian penyerapan liquefied natural gas (LNG) untuk pembangkit listrik listrik di dalam negeri.
"Produsen LNG itu mayoritas Pertamina, jadi kemarin sudah ada rapat antara Pertamina dan PLN, kami komit pada kebutuhan dalam negeri," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 6 Januari 2022.
Adapun sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta agar LNG yang diproduksi di Indonesia juga diutamakan untuk memenuhi kepentingan di dalam negeri. Artinya produksi LNG terlebih dahulu diutamakan sebelum diekspor ke luar negeri.
SKK Migas sebelumnya mencatat realisasi pasokan LNG untuk PLN bersumber dari Kilang Bontang dan Kilang Tangguh adalah 58 kargo pada 2019, 40 kargo pada 2020, dan 54 kargo pada 2021. Sebanyak 96,5 persen pasokan LNG pada tahun lalu digunakan oleh industri domestik, terutama sektor kelistrikan, sedangkan sisanya 3,5 persen dijual ke luar negeri.
Semua kebutuhan untuk energi bisa dipenuhi dari kedua kilang tersebut termasuk beberapa permintaan yang secara tata waktu berubah dari jadwal semula. Berdasarkan catatan SKK Migas ada kargo-kargo yang secara kontraktual telah disiapkan, namun tidak terserap oleh PLN, yaitu sebanyak 13 kargo LNG pada 2020 dan 11 kargo LNG pada tahun lalu.
Menanggapi situasi itu, Menteri Erick menyampaikan bahwa Pertamina selaku produsen dan PLN sebagai konsumen LNG harus duduk bersama membahas komoditas ini ke depan agar tidak menghasilkan kebijakan yang prematur.
Saat ini, gas secara industri tidak hanya LNG tetapi ada energi baru melalui gasifikasi batu bara yang dikenal dengan nama dimetil eter (DME).
"Untuk jangka pendeknya kebutuhan LNG di PLN yang disuplai Pertamina hari ini sudah putus bahwa diprioritaskan untuk kembali ke PLN, tapi mesti ada teken kontraknya karena semua mesti ada kepastian," pungkas Erick.
ANTARA
Baca: Faisal Basri: Ada Salah Diagnosis Ekonomi RI, Investasi Tinggi tapi Hasilnya...
