Lewat surat ini, serikat menyampaikan kalau mereka berencana mogok kerja selama 10 hari, dari 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Ada lima alasan dan sebab mereka berencana mogok kerja yaitu:
- Tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan PKB di Pertamina, antara pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB
- Pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melalukan perundingan
- Tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
- Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB
- Diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti pimpinan atau Direktur Utama Pertamina dengan yang lebih baik.
Presiden FSPPB Arie Gumilar tidak bersedia merinci masalah yang dipersoalkan serikat pekerja di balik rencana aksi mogok kerja tersebut. Untuk konsumsi umum, kata dia, cukup seperti yang mereka sampaikan di surat saja. “Masalah hubungan industrial biar tetap jadi masalah internal kami, tak elok kalau diumbar,” kata dia.
Kepala Bidang Media FSPPB Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa juga menyebut pihaknya tidak pernah mengeluarkan komentar mengenai masalah pemotongan gaji di balik rencana aksi mogok mereka. "Itu masih bagian dari internal kami (pekerja dan manajemen," kata dia.
Setelah adanya perselisihan di internal perusahaan minyak negara tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan pun telah mempertemukan kedua pihak. Pertemuan di gelar di kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Desember, dihadiri oleh Arie, serta Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto dan tim.
Ada beberapa masalah yang diungkap dalam pertemuan, salah satunya mengenai kenaikan upah yang masih memerlukan komunikasi efektif antar pihak. Berikutnya tentang pemberian insentif sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, yang akan dicermati oleh kedua pihak. Lalu terakhir, penguatan persepsi para pihak terkait lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
"Untuk dapat memfolow-up identifikasi dimaksud akan digelar pertemuan lanjutan pasca Natal dan sebelum tahun baru," kata Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, Indah Anggoro Putri, soal mediasi manajemen Pertamina dengan serikat pekerja.
Baca juga: BUMN Disebut Tak Bisa Larang Serikat Pekerja Pertamina Mogok Kerja
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
