13 Obligor BLBI Dipanggil Satgas Hari Ini, Ada Nama Duo Bakrie

Nirwan D. Bakrie. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas atau Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memanggil 13 obligor pada Jumat, 17 September 2021. Pemanggilan itu berkaitan dengan penagihan dana BLBI senilai total sekitar Rp 401,1 miliar.

"Satgas BLBI kembali memanggil beberapa pihak untuk memastikan hak tagih negara atas dana BLBI dapat dilunasi. Semoga mereka kooperatif dan hak rakyat dipulihkan," tutur Juru Bicara Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, dalam Twitter-nya, 14 September lalu.

Berdasarkan pengumuman di surat kabar nasional, Satgas akan memanggil Andrus Roetam Moenaf, Nirwan Dermawan Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Pinkan Warrouw, dan Anton Setianto. Mereka dipanggil atas nama PT Usaha Mediatronika dengan total hak tagih senilai Rp 22,67 miliar.

Pemanggilan dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan pukul 09.00 WIB. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB di tempat yang sama, Satgas BLBI memanggil delapan nama lainnya.

Mereka adalah Thee Ning Khong, The Kwen Le, Harry Lasmono Hartawan, Koswara, Haji Sumedi, Fuad Djapar, Eddy Heryanto Kwanto, dan Mohamad Toyib. Beberapa di antaranya dipanggil atas nama PT Jakarta Kyoei Steel Works, PT Jakarta Steel Megah Utama, dan PT Jakarta Steel Perdana Industry.

Pemanggilan itu untuk menyelesaikan hak tagih Rp 90,6 miliar atas nama The Ning Khong; Rp 63,23 miliar atas nama The Kwen Le; Rp 86,3 miliar atas nama PT Jakarta Kyoei Steel Works; Rp 69,08 miliar atas nama PT Jakarta Steel Megah Utama; dan Rp 69,3 miliar atas nama PT Jakarta Steel Perdana Industry.

Pengumuman pemanggilan ditandatangani Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban.

Baca Juga: Profil Duo Bakrie Obligor BLBI yang Tunggak Utang Rp 22 Miliar






11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

5 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


PTUN Kabulkan Gugatan Salah Sita Aset PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Ajukan Banding

10 hari lalu

PTUN Kabulkan Gugatan Salah Sita Aset PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Ajukan Banding

Satgas BLBI buka suara soal gugatan PT Bogor Raya Development yang dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).


PTUN Kabulkan Gugatan PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Dinilai Salah Sita Aset

11 hari lalu

PTUN Kabulkan Gugatan PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Dinilai Salah Sita Aset

PTUN Bandung mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh BRD kepada Kepala Kantor Pertanahan yang memblokir tanah atas permintaan Satgas BLBI.


Kemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T

30 hari lalu

Kemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T

Kemenkeu telah menyelesaikan piutang eks obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp28,85 triliun sampai 27 Oktober 2022.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

36 hari lalu

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

37 hari lalu

Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

Kementerian Keuangan mengungkapkan insentif fiskal yang mampu mengompensasi tingginya harga mobil listrik bagi masyarakat Indonesia.


Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

39 hari lalu

Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

Pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, sebagian besar memang baru akan menuai hasil pada jangka menengah-panjang


Kemenkeu Bakal Atur Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

43 hari lalu

Kemenkeu Bakal Atur Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

Pengadaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas ini akan berbeda-beda di setiap kementerian maupun lembaga pemerintahan.


Terpopuler: Dampak Ekonomi Kereta Cepat Dipertanyakan, Menagih Janji Jokowi soal Lahan

44 hari lalu

Terpopuler: Dampak Ekonomi Kereta Cepat Dipertanyakan, Menagih Janji Jokowi soal Lahan

Indef menilai dampak ekonomi dari proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung lebih banyak mengalir ke luar negeri.


Kemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan

44 hari lalu

Kemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan

Satgas BLBI tengah menelaah siapa saja obligor yang sudah beralih kewarganegaraan.