Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LaporCovid-19 Pertanyakan Keputusan Luhut Hapus Data Kematian di Evaluasi PPKM

image-gnews
Petugas membawa peti jenazah untuk dikuburkan di pemakaman khusus Covid-19 TPU Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Selasa, 20 Juli 2021. Kasus kematian harian di Indonesia kembali menjadi yang tertinggi di dunia per tanggal 22 Juli 2021, dengan 1.449 kematian. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Petugas membawa peti jenazah untuk dikuburkan di pemakaman khusus Covid-19 TPU Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Selasa, 20 Juli 2021. Kasus kematian harian di Indonesia kembali menjadi yang tertinggi di dunia per tanggal 22 Juli 2021, dengan 1.449 kematian. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - LaporCovid-19 mendesak agar pemerintah tidak mengabaikan data kematian sebagai indikator evaluasi pemberlakuan PPKM. Pasalnya, data kematian adalah indikator dampak dan skala pandemi yang perlu diketahui warga agar tidak abai risiko.

"Pemerintah wajib membenahi teknis pendataan, serta memasukkan data kematian probable, bukan menghilangkannya," dinukil dari siaran pers LaporCovid-19, Rabu, 11 Agustus 2021.

Desakan itu menanggapi penyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers Senin, 9 Agustus 2021 lalu.

Sebelumnya, ia mengatakan pemerintah tidak memakai data kematian sebagai indikator untuk melakukan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan PPKM Level 3 di sejumlah daerah.

Hal itu dilakukan karena data kematian yang dilaporkan ternyata tidak akurat akibat adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu sebelumnya. Menurut Luhut, hal tersebut menimbulkan distorsi dalam penilaian.

LaporCovid-19 pun menilai keputusan pemerintah tak memakai data kematian dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3 itu patut dipertanyakan. Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketidakakuratan data kematian yang ada, menurut koalisi masyarakat ini, seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. "Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat," tulis LaporCovid-19.

Apalagi, kata mereka, data kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19. Hal ini karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah.

LaporCovid-19 pun menyatakan pemerintah seharusnya mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable agar masyarakat memahami secara lebih akurat dampak pandemi yang terjadi. "Perbaikan data ini yang harus dilakukan, bukan malah mengabaikan data kematian dan tak memakainya dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3," tulis mereka.

Baca Juga: Luhut Ungkap Alasan Indikator Kematian Dihapus dalam Penilaian PPKM Level 4

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

1 hari lalu

Suasana Terminal 3 keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pukul 14:56 WIB pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/ Mochamad Firly Fajrian
Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 21 Juni 2024, dimulai dari dampak gangguan server PDN Kominfo.


Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Jokowi sudah menyetujui pembentukan family office di Indonesia. Apa itu?


Luhut soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bertahap, Mulai dari Rp 20 Triliun

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara pada acara Tri Hita Karana-World Economic Forum di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura di Denpasar, Bali, Indonesia, pada 19 Mei. 2024. (ANTARA/Prisca Triferna)
Luhut soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bertahap, Mulai dari Rp 20 Triliun

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal anggaran program makan bergizi yang dijanjikan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

Luhut mengungkapkan anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran dimulai dari Rp20 triliun


Polri Diminta Menyelidiki Ulang Kematian Vina Cirebon

1 hari lalu

Polri didorong melakukan eksaminasi kasus Vina Cirebon yang penuh kejanggalan.
Polri Diminta Menyelidiki Ulang Kematian Vina Cirebon

Polri didorong melakukan penyelidikan ulang kematian Vina Cirebon.


Harapan Luhut, Panglima TNI hingga Kapolri untuk Jokowi yang Ulang Tahun ke-63

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kedua kiri) berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum uji coba kereta cepat rute Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Harapan Luhut, Panglima TNI hingga Kapolri untuk Jokowi yang Ulang Tahun ke-63

Beberapa dari mereka mengharapkan kesehatan supaya Jokowi terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.


Catat Rekor Baru, Jepang Dilanda Gelombang Kasus Infeksi STSS Bakteri Pemakan Daging, Apakah Itu?

1 hari lalu

Bakteri
Catat Rekor Baru, Jepang Dilanda Gelombang Kasus Infeksi STSS Bakteri Pemakan Daging, Apakah Itu?

Infeksi STSS bakteri pemakan daging yang mematikan dan langka secara misterius menyebar dengan cepat di Jepang. Penyakit apakah ini?


Luhut Yakin Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Lancar: Tak Ada Masalah Serius

2 hari lalu

Tangakapan layar dari video pendek yang diunggah Menko Marves Luhut Pandjaitan usai dijenguk Menhan Prabowo Subianto di Singapura beberapa waktu lalu (Sumber: Instagram)
Luhut Yakin Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Lancar: Tak Ada Masalah Serius

Luhut mengatakan proses transisi ini akan berjalan dengan baik karena petahana Presiden Jokowi juga memberikan dukungannya.


Moskow Dilanda Wabah Botulisme 121 Orang Dirawat, Apa Penyebab dan Gejala Penyakit Ini?

2 hari lalu

Orang-orang berjalan melintasi Lapangan Merah dekat Katedral St. Basil dan Menara Spasskaya Kremlin di Moskow tengah, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Moskow Dilanda Wabah Botulisme 121 Orang Dirawat, Apa Penyebab dan Gejala Penyakit Ini?

Ibu Kota Rusia Moskow dilanda wabah Botulisme, menyebabkan 121 orang perlu perawatan medis. Apa penyebab dan pencegahan Botulisme?


Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

2 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan siang gratis telah berjalan di 93 negara.