TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan hingga Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2024. Pemanggilan Luhut, sebagai Ketua Komite Kereta Cepat, dan Dwiyana, oleh Jokowi di tengah tudingan PT Wijaya Karya atau WIKA yang menyebut perusahaannya merugi karena proyek Whoosh.
Jokowi memanggil Luhut, Dirut KCIC, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sekitar pukul 10.45 WIB. Luhut tidak melewati pintu depan Istana Negara. Dwiyana dan Kartika keluar satu jam kemudian.
“Beliau ingin melihat tren penumpang gimana. Kemudian terkait infrastruktur, jalan akses, semua dievaluasi,” kata Dwiyana. “Ya pokoknya evaluasi. Kemudian nanti kerja sama dengan pihak Tiongkok ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang.”
Sebelumnya, Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, mengungkapkan kereta cepat menjadi salah satu faktor penyebab kerugian yang dialami perusahaannya. Sepanjang 2023, perseroan merugi karena beban bunga tinggi, namun kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
PBSI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI. WIKA disebut mencatatkan kerugian Rp7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp59,59 miliar.
Agung mengatakan rugi perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Agung mengatakan dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp6,1 triliun. “Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun," kata dia saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin 8 Juli 2024.
Ketika ditanya soal kerugian, Dwiyana tak mau banyak komentar. “Tanya Wika aja deh. Yang penting kalau di KCIC, Wika itu sebagai kontraktor. Artinya semua penagihan dari kontraktor itu harus ikuti semua yang ada di klausul kontrak Engineering-Procurement-Construction. Semua harus Good Corporate Governance,” katanya.
Wakil BUMN Kartika mengatakan selain membahas kereta cepat, pertemuan Jokowi dengan Jokowi juga membahas soal kereta api dan Light Rail Transit (LRT). Kartika mengklaim kinerja KCIC berjalan baik dengan traffic 24 ribu. Sementara LRT tercatat 80 ribu. “Nah kita akan tambah terus jumlah kereta beroperasi,” katanya.
Pilihan Editor: Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Lapangannya Datar, Air Melimpah, Kesempatan untuk Jadi Lumbung Pangan..
