TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai masih setengah hati mengendalikan tembakau untuk bahan baku industri rokok yang mengancam kesehatan masyarakat. Dengan dalih berfokus menyelesaikan urusan pandemi Covid-19, pemerintah di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian kembali menunda pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.
Alasan penundaan itu tak lepas dari kekhawatiran akan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi buruh industri rokok dan penurunan kesejahteraan petani bila produksi tembakau dibatasi. Komnas Pengendalian Tembakau menilai pertimbangan menunda pembahasan beleid tersebut salah kaprah.
Komnas melihat tidak ada hubungan antara materi pokok revisi PP dengan pandemi Covid-19. “Masalah utama yang dihadapi petani adalah harga jual, impor, hama, dan lain-lain. Seyogianya pemerintah memberikan perlindungan pada petani,” ujar Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Komnas Pengendalian Tembakau Widyastuti Soerojo dalam webinar bersama AJI Jakarta, 26 Juli 2021.
Komnas menyoroti kesejahteraan petani tembakau yang tidak meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan produktivitas tembakau pada 2017 tercatat hanya 7,92 persen dan pada 2018 malah merosot menjadi 6,36 persen.
Di sisi lain, Komnas Pengendalian Tembakau melihat dinamika gelombang PHK sudah terjadi sejak sebelum virus corona mewabah. Tingginya angka PHK di lingkup industri rokok terus meningkat dari tahun ke tahun. Menyitir data yang dihimpun oleh Komnas, angka pemutusan kerja tertinggi terjadi pada 2013 hingga 2015.
Buruh pabrik rokok. TEMPO/Achmad Budi
Sepanjang 2013, jumlah buruh rokok yang di-PHK di tiga perusahaan besar meliputi PT HM Sampoerna Tbk, PT Bentoel Internasional Investama Tbk, dan PT Gudang Garam Tbk menyentuh angka 17.288 pekerja. PHK terbanyak terjadi di Bentoel yang mencapai 8.000 buruh. Sedangkan di Sampoerna, buruh terdampak PHK pada 2013 sebanyak 5.000 orang dan di Gudang Garam 4.288 pekerja.
Sedangkan gelombang pemecatan meningkat pada 2015 dengan jumlah buruh terdampak sebanyak 20.014 orang. Total PHK di Sampoerna pada tahun itu mencapai 12.125 orang, Bentoel 1.000 orang, dan Gudang Garam 6,189 orang. Adapun PHK di Trisakti Group terekam menimpa 700 buruh. PHK terjadi karena adanya perubahan pola industri pabrik, diikuti melemahnya kondisi perekonomian.
Di tengah ketidakpastian ekonomi ini, buruh di industri rokok dan petani tembakau diduga tidak pernah menjadi prioritas bagi pemerintah. Dalam Revisi Undang-undang Pertembakauan, misalnya, klausul tentang perlindungan petani dan peningkatan budi daya lahan tembakau sempat tidak termaktub pada pasal-pasal peraturan. Klausul itu baru disisipkan pada 2015 dengan ketentuan maksimal impor komoditas 20 persen dan penggunaan produk lokal 80 persen.
Karena itu, Komnas Pengendalian Tembakau menilai alasan pemerintah menunda Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur pengendalian tembakau dengan mengutamakan nasib petani dan buruh tak ubahnya sebuah instrumen politik. Petani dan buruh diduga hanya menjadi alat mobilisasi untuk mengulur proses revisi aturan yang sejatinya hanya menguntungkan pengusaha.
