Sebelum Gadai Barang, Kenali 7 Ciri Layanan Pegadaian Ilegal

Reporter

Ilustrasi aneka perhiasan. Unsplash.com/Tom Quandt

TEMPO.CO, Jakarta - Saat mengalami kondisi finansial mendesak, menggadaikan barang bisa di tempat pegadaian menjadi solusi cepat mendapatkan uang pinjaman. Industri keuangan non-bank ini dapat memberikan Anda pinjaman dengan syarat menyerahkan barang sebagai jaminan. Namun, sebelum memutuskan menggadaikan barang pastikan Anda mengenali ciri layanan pegadaian ilegal, guna meminimalis terjadinya tindak kejahatan.

Melansir laman resmi Sikapi Uangmu OJK, terdapat tujuh ciri untuk membedakan layanan pegadaian resmi dengan ilegal, meliputi:

  1. Tempat usaha tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai

Layanan pegadaian sangat identik dengan kantor dan tempat fisik penyimpanan barang-barang yang digadaikan nasabah. Maka, ada baiknya Anda tidak menggadaikan barang di layanan yang tidak memiliki bangunan fisik dan tempat penyimpanan barang.

  1. Penaksiran atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi

Setiap penaksiran barang gadai harus tersertifikasi, bahkan penaksir dalam perusahaan gadai legal harus melewati berbagai macam pelatihan untuk memiliki sertifikasi sebagai penaksir. Jadi, baiknya Anda tidak menggadaikan barang ke layanan yang tidak memiliki sertifikasi.

  1. Suku bunga yang dikenakan nilainya tinggi

Anda bisa mengidentifikasi layanan pegadaian dengan mengidentifikasi suku bunga yang diberikan termasuk logis atau tidak, dengan membandingkannya dengan tingkat suku bunga kredit di perbankan, maupun produk keungan lainnya.

  1. Uang kelebihan dari lelang atau penjualan barang jaminan gadai tidak transparan dan tidak dikembalikan

Uang kelebihan lelang merupakan hak nasabah. Penghitungannya: hasil penjualan lelang atas barang jaminan dikurangi uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lain-lain, apabila bersisa, sisa uang tersebut wajib dikembalikan ke tangan nasabah.

  1. Barang jaminan gadai tidak diasuransikan

Perusahaan gadai yang legal akan mengasuransikan barang jaminan, untuk menjamin potensi kerusakan maupun kehilangan barang. Jadi lebih baik menghindari layanan pegadaian yang tidak menjamin barang nasabah.

  1. Surat bukti gadai tidak terstandarisasi dan cenderung menguntungkan pelaku usaha pergadaian

Biasanya, surat bukti gadai dari perusahaan ilegal memiliki kualitas rendah dan mudah rusak, selain itu, isi suratnya justru dapat merugikana nasabah.

  1. Tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari OJK

Cek dahulu status layanan pergadaian, apakah sudah mendapat izin dari OJK atau belum. Pengecekan bisa Anda lakukan dengan menghubungi layanan kontak OJK, di nomor telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau email ke konsumen@ojk.go.id

Kehadiran layanan pegadaian bertujuan memberi solusi pendanaan yang cepat dalam pengembangan usaha atau keperluan mendesak. Jadi jangan sampai Anda justru menjadi korban kejahatan karena menggadaikan barang di layanan pegadaian ilegal.

DELFI ANA HARAHAP

Baca: Barang Apa Saja yang Bisa Dijadikan Jaminan Pegadaian Saat ini?






Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

1 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

2 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

2 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

2 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

2 hari lalu

Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

Dewan Komisioner OJK menyebut inklusi keuangan atau akses terhadap produk keuangan harus dibarengi literasi atau pemahaman terhadapnya.


OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

3 hari lalu

OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

OJK baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai pengawasan pasar modal melalui POJK No.17/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi,


Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

3 hari lalu

Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

OJK membubarkan Dana Pensiun Perum Perumnas terhitung efektif sejak 31 Maret 2022.


Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

4 hari lalu

Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

Kasus pencucian uang yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe menyita perhatian. Bagaimana ketentuannya dalam UU?


Krisis Ekonomi di Lebanon, Rentetan Kasus Nasabah Menyandera Bank

7 hari lalu

Krisis Ekonomi di Lebanon, Rentetan Kasus Nasabah Menyandera Bank

Sejumlah Bank di Lebanon mulai tertatih saat banyak nasabah menarik kembali uang mereka.


Menteri Teten Bandingkan Daya Tahan Koperasi dan Bank Saat Krisis Moneter 1998

8 hari lalu

Menteri Teten Bandingkan Daya Tahan Koperasi dan Bank Saat Krisis Moneter 1998

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan konsep koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional itu masih dalam cita-cita.