Menurut dia, perintah tertulis OJK itu tidak dilaksanakan oleh Bumiputera. "Bahwa perbuatan tersangka telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bumiputera," kata dia.
Permasalahan yang dimaksud yaitu terkait penyelesaian masalah gagal bayar yang terjadi di Bumiputera. Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan ini diketahui mengalami kerugian yang berimbas pada pencairan klaim para pemegang polis.
Saat dikonfirmasi, Nurhasanah mengatakan tidak bisa sendirian memutuskan untuk melaksanakan perintah OJK itu. Sebab, perintah itu ditujukan ke Bumiputera sebagai perusahaan, bukan dirinya seorang. "Saya tidak bisa memutuskan sendiri," kata dia saat dihubungi di hari yang sama.
Tongam membenarkan argumen ini. Hanya saja, memang sejauh ini, baru Nurhasanah yang ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Pasal 53 dan/atau Pasal 54 UU OJK.
Adapun bukti-bukti untuk pihak lain di Bumiputera juga masih didalami oleh penyidik sektor keuangan di OJK. Tempo mencoba menghubungi Sekretaris Perusahaan Hery Darmawansyah, tapi belum direspons hingga kini.
Baca: Eks Ketua BPA Bumiputera Bakal Gugat OJK ke Praperadilan
