Selanjutnya, perlindungan sosial tetap menjadi prorioritas dengan anggaran Rp 408,8 triliun. Reformasi dan perlindungan sosial diharapkan makin tepat sasaran dan efektif didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial.
Belanja kementerian lembaga sebesar Rp 1.032 triliun ditujukan untuk mendukung program PEN sekaligus memperkuat pondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif dan inovatif.
Program prioritas untuk 2021 meliputi pembangunan kawasan industri, pembangunan food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan transformasi digital.
Mulai 2021, kata dia, dilaksanakan reformasi penganggaran KL dengan penganggaran berbasis hasil. Perbaikan itu, pertama mencangkup peningkatan integrasi konvergensi, dan pembangunan antar kementerian lembaga. Kedua, pengangguran duplikasi kegiatan antar KL dan ketiga penajaman rumusan program.
Di sisi penerimaan negara, kata dia, juga dilakukan reformasi di bidang perpajakan.
Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD 2021 dialokasikan sebesar Rp 795,5 T dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol.
"Mendorong Pemda dalam pemulihan ekonomi serta meningkatakan kualitas pendidikan dan kesehatan," kata Sri Mulyani.
Baca: Sri Mulyani Jaga APBN Tetap Sehat di Masa Pandemi
HENDARTYO HANGGI