Sri Mulyani Jaga APBN Tetap Sehat di Masa Pandemi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar Rp353 triliun atau sebesar 2,20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tempo/Tony Hartawan

    Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar Rp353 triliun atau sebesar 2,20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dijaga untuk selalu sehat. Saat menghadapi Covid-19, APBN pun dipertahankan agar sehat.

    "Namun, kita tidak bisa berharap atau menggantungkan seolah-olah ini hanya instrumen APBN sendiri," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa, 24 November 2020.

    Dia mengatakan selain APBN, ada instrumen moneter, serta instrumen kebijakan yang lain untuk menghadapi tantangan di masa pandemi Covid-19. "Oleh karena itu kita sekarang sedang bergotong royong," ujarnya.

    Defisit APBN hingga akhir Oktober 2020 adalah sebesar Rp 764,9 triliun atau 4,67 persen dari target Perpres 72 Tahun 2020 Rp 1.039 triliun atau 6,34 persen dari PDB.

    Hal itu akibat dari realisasi penerimaan negara yang hingga Oktober hanya sebesar Rp 1.276,9 triliun dan lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp 2.041,8 triliun.

    Sri Mulyani menuturkan APBN memberikan luar biasa dukungan terhadap keseluruhan dari mulai testing, tracing, dan treatment Covid-19. APBN juga memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan yang betul-betul ada di garis depan. Para tenaga kesehatan diberikan tambahan intensif.

    APBN, kata dia, juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang menghadapi secara langsung Covid-19 ini.

    HENDARTYO HANGGI I ANTARA

    Baca juga: Sri Mulyani: APBN Mengalami Tekanan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.