Pertamina Rugi Rp 11 T, PKS Minta Ahok Dicopot dari Kursi Komisaris Utama

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok turut mengikuti upacara Kemerdekaan RI ke-75 secara virtual dengan mengenakan beskap berwarna cokelat lengkap dengan blangkon senada bermotif garis-garis semu. Instagram/@basukibtp

    Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok turut mengikuti upacara Kemerdekaan RI ke-75 secara virtual dengan mengenakan beskap berwarna cokelat lengkap dengan blangkon senada bermotif garis-garis semu. Instagram/@basukibtp

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengusulkan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Usulan ini datang setelah perusahaan plat merah tersebut rugi hingga US$ 767,9 juta atau sekitar Rp 11 triliun sepanjang semester I 2020.

    "Jika memang tidak mampu, pecat saja," kata Mulyanto, politikus dari Daerah Pemilikan Banten III ini dalam laman pribadinya, pakmul.id, Selasa, 25 Agustus 2020.

    Sebelumnya, kabar soal kerugian ini tertuang dalam laporan keuangan yang diunggah di laman resmi Pertamina. Capaian ini berbanding terbalik dengan semester I 2019 yang mencatatkan laba US$ 659,9 juta.

    Mulyanto kemudian menyinggung ucapan Ahok beberapa waktu lalu. “Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina sudah untung. Asal diawasi. Nah kalau sekarang Pertamina rugi, artinya apa? Apa Ahok tidak mengawasi. Kok nyatanya Pertamina bisa rugi,” kata dia.

    Pernyataan ini disampaikan Ahok pada 27 Juni 2020 di acara Live Instagram KickAndy Show. Saat itu, Ahok menyebutkan pendapatan Pertamina yang mencapai Rp 800 triliun atau hampir sepertiga APBN harus selalu diawasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)