BPK: Instansi Pemerintah Wajib Umumkan Audit Laporan Keuangan

Reporter

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna memberi keterangan pers usai menggelar pertemuan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mewajibkan seluruh entitas mengumumkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, yang diaudit badan tersebut, kepada masyarakat melalui media massa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.

"Mulai tahun ini, BPK RI mewajibkan seluruh entitas yang laporan keuangannya kami periksa untuk mengumumkannya ke media massa," kata Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam media workshop BPK RI di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020.

Agung menyatakan untuk tahun ini yang diwajibkan adalah entitas beropini wajar tanpa pengecualian (WTP), sedangkan mulai tahun depan semua entitas wajib melaporkan hasil pemeriksaan laporan keuangannya kepada publik.

"Tahun ini, yang diwajibkan adalah entitas yang opininya WTP. Tahun depan, semua entitas apapun opininya harus disampaikan kepada publik," ujarnya.

Agung menjelaskan laporan hasil audit tersebut nantinya harus disampaikan kepada masyarakat dengan menyertakan seluruh hasil pemeriksaan mulai dari neraca, laporan arus kas, hingga realisasi anggaran.

"Beberapa komponen akan ditampilkan satu halaman penuh dari semua entitas baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun LKPP," katanya.

Ia menuturkan untuk hasil pemeriksaan laporan keuangan terhadap tingkat daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dapat disampaikan kepada media massa lokal.

Sedangkan untuk entitas nasional atau kementerian/lembaga (K/L) dapat ditampilkan melalui media massa nasional.

Tak hanya itu, Agung mewajibkan para entitas untuk melaporkan kepada BPK jika hasil pemeriksaan laporan keuangan telah disampaikan kepada masyarakat.

"Harus menyampaikan kepada kami bahwa sudah disampaikan kepada publik seperti penyampaian prospektus perusahaan yang akan go public," tegasnya.

Agung mengatakan langkah ini dilakukan karena para entitas mengelola uang negara yang juga merupakan uang masyarakat sehingga mereka wajib tahu hasil audit laporan keuangan tersebut.

"Entitas yang kami audit adalah pengelola keuangan negara dan yang dikelola adalah uang rakyat. Rakyat perlu tahu bagaimana laporan keuangannya setelah diaudit oleh BPK RI," katanya.

ANTARA






Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

9 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

27 hari lalu

Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

Jakpro menegaskan audit laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 saat ini sedang berlangsung. Audit dilakukan oleh KAP, bukan BPK.


Desak Pemerintah Audit Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, BPKN Kirimi Jokowi Surat

28 hari lalu

Desak Pemerintah Audit Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, BPKN Kirimi Jokowi Surat

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal naiknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi belakangan ini.


Jakpro Catat Laba Bersih Formula E Jakarta 2022 Sebesar Rp 6,41 Miliar

29 hari lalu

Jakpro Catat Laba Bersih Formula E Jakarta 2022 Sebesar Rp 6,41 Miliar

Laporan internal PT Jakpro soal laba dan rugi proyek Formula E Jakarta itu dihitung per 30 September 2022 dan belum diaudit.


Dicecar Prasetyo Edi Soal Formula E, Dirut Jakpro Sebut Audit Keuangan Rampung Sebulan Lagi

29 hari lalu

Dicecar Prasetyo Edi Soal Formula E, Dirut Jakpro Sebut Audit Keuangan Rampung Sebulan Lagi

Selain tanya keuntungan Formula E, Prasetyo Edi juga mempersoalkan utang Jakpro Rp 20 miliar ke Ancol.


Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

30 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperbaiki pengadaan program Komponen Cadangan (Komcad) yang jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).


Calon Presiden Jalur Menteri

30 hari lalu

Calon Presiden Jalur Menteri

Kali ini kami menyoroti syarat menteri menjadi calon presiden 2024.


BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

31 hari lalu

BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

BPK mengungkapkan potensi sengketa hingga status aset bermasalah dalam anggaran Komcad Kemenhan masih bisa dibenahi. Tahun depan masih bisa diaudit.


BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

31 hari lalu

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto soal anggaran Program Komcad yang menyalani Aturan.


Laporan Keuangan Kuartal III 2022, Simak Sektor yang Moncer dan Redup Berikut ini

32 hari lalu

Laporan Keuangan Kuartal III 2022, Simak Sektor yang Moncer dan Redup Berikut ini

Sejumlah emiten mulai merilis laporan keuangan interim hingga periode kuartal III/2022.